Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Authors

  • Ayu Okta Rezariski Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.59141/jiss.v1i04.43

Keywords:

Penganggaran Berbasis Kinerja, Reformasi Birokrasi.

Abstract

Tujuannya Penelitian ini Reformasi Birokrasi (RB) yang menggambarkan pengukuran kinerja organisasi pada kementerian dan lembaga, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), diwakili oleh indikator Penyerapan Anggaran (P), Pencapaian Keluaran (PK) dan Efisiensi (E) yang menjadi fokus penelitian dan menggunakan 2 variabel kontrol yang terdiri dari Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran dan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).  Metode Penelitian ini menggunakan data capaian Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian dan Lembaga menggunakan pendekatan indeks Reformasi Birokrasi yang berasal dari penilaian Kemenpan RB dari tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan data periode 2014-2018, hasil dari estimasi panel fixed effect ini menunjukkan bahwa adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia. Kementerian atau Lembaga dengan nilai indeks keluaran/output yang meningkat, penyerapan yang tinggi, jumlah ASN yang rendah, serta konteks historis efisiensi penganggaran, cenderung juga mengalami peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

References

Gibson, B., Hassan, S., & Tansey, J. (2013). Sustainability assessment: criteria and processes. Routledge.

Gujarati, D. N. (2009). Basic econometrics. Tata McGraw-Hill Education.

Habiburrochman, & A. R. (2012). Effect of Performance-Based Budgeting to Effectiveness of Control: (A Study Case at Indonesia’s State University). Paper read at World Business Research Conference.

Indonesia, Pemerintah Republik. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Indonesia, Presiden Republik. (n.d.). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Juanda, B., & Kemenkeu, A. T. (2003). Metode Statistik. Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Kurrohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi, 5(1).

Locke, E. A., & Bryan, J. F. (1969). The directing function of goals in task performance.

Organizational Behavior and Human Performance, 4(1), 35–42.

Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1).

Niskanen, W. A. (1971). Bureaucracy and Representative Government. Transaction Publishers.

PMK, 249 tahun 2011. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Lembaga. Jakarta.

Sofyani, H. (2018). Does performance-based budgeting have a correlation with performance measurement system? Evidence from local government in Indonesia. Foundations of Management, 10(1), 163–176.

Taufiq, M. et all. (2014). Kajian Model Reformasi Birokrasi. Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Pusat KRA-LAN.

Zaman, G., & Georgescu, G. (2009). Structural fund absorption: A new challenge for Romania? Romanian Journal of Economic Forecasting, 1(2009), 136–154.

Downloads

Published

2020-11-21

How to Cite

Ayu Okta Rezariski. (2020). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 1(04), 256–264. https://doi.org/10.59141/jiss.v1i04.43