Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 4, No. 1, Januari 2023

E-ISSN:2723 – 6595

http://jiss.publikasiindonesia.id/ P-ISSN:2723 – 6692

Doi: 10.36418/jiss.v4i1.770 68

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

Achmad Khozin Baharudin, Septian Arya Budi Mahesa, Fadila Fernanda

Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, Indonesia

Email: khozinspeed48@gmail.com, septianarya@gmail.com, fadilafernanda@gmail.com

Artikel info

Artikel history

Diterima

: 05-01-2023

Direvisi

: 20-01-2023

Disetujui

: 29-01-2023

Kata Kunci: Anak Luar

Kawin; Hak Mawaris;

Putusan Mahkamah

Konstitusi.

Keywords: Illegitimate

Child; Inheritence Right;

Constitutional Court

Adjudication.

Abstrak

Legalitas di Indonesia mengenai anak luar kawin pada dasarnya telah

dituliskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada

Pasal 280 dan pengakuannya dapat dilihat pada Pasal 284 apabila telah

diakui oleh ayah biologis dari anak tersebut serta atas persetujuan dari ibu

kandungnya. Problematika yang muncul adalah pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Mewaris Anak Luar Kawin,

yang dimana hal ini menjadi permasalahan secara norma seakan terjadi

dualisme sistem kekeluargaan yaitu hubungan diluar kawin dan hubungan

resmi perkawinan yang dimana hal ini dinggap melegalkan hubungan luar

kawin di masyarakat Indonesia. Problematika lainnya muncul saat

pembagian hak waris terhadap anak luar kawin tersebut yaitu pasca

munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 Tentang

Hak Mewaris Anak Luar Kawin, maka membuat anak diluar perkawinan

mendapatkan pembagian setara pada anak yang sah, tentunya hal ini tidak

sesuai dengan Asas Keadilan khususnya terhadap anak kandung. Metode

yang peneliti pergunakan berupa hukum normatif, yakni sebuah penelitian

kepustakaan hukum yang berlandaskan terhadap norma hukum pada

peraturan dimana khususnya di sini mempergunakan Putusan Mahkamah

Konstitusi No.: 46/PUU-VIII/2010 serta KUH Perdata.

Abstract

The legality of an illegitimate child in Indonesia has been fundamentally

regulated in the Indonesian Civil Code in Article 280 and the admission is

stated in Article 284, if the child has been avowed by the biological father

upon the biological mother’s approval. The problem arise in the

Constitutional Court Adjudication Number: 46/PUU-VIII/2010 about the

Inheritence Right of an Inllegitimate Child, which became a normic problem

that makes as if there is a dualism in the familial system; inside and outside

legal marriage, in which this is considered as legalizing non-marriage

relationship among Indonesian citizens. Another problem arise about the

distribution of inheritance law for illegitimate children in the Constutional

Court Adjudication Number: 46/PUU-VIII/2010 about the Inheritence Right

of an Inllegitimate Child, that makes an illegitimate child have the same

inheritance right with a legitimate child. Surely, this does not align with the

Principle of Justice, especially for the legitimate child. The research method

used in this Journal is the normative law research, which is a textual law

research that leans into normic law that exists in the international

regulations and legislational regulations, this research especially uses the

Constitutional Court Number: 46/PUU-VIII/2010 about the Inheritence

Right of an Inllegitimate Child, and the Indonesian Civil Code.

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 4, No. 1, Januari 2023

Koresponden author: Septian Arya Budi Mahesa

Email: septianary[email protected]

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2023

Pendahuluan

Anak luar kawin yakni seorang anak yang terlahir tanpa disertai adanya ikatan pernikahan

dari orang tuanya secara sah (Taufiki, 2012), . Seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya “konsekuensi yuridis anak luar kawin hanya terikat

hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan”. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa hukum

tidak memberikan jaminan keadilan terhadap hak anak, sehingga menyalahi ketentuan dari Undang-

Undang Dasar 1945. Sampai dengan diajukannya permohonan atas perkara Machica Mochtar ke

Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010,

konsekuensi yuridis untuk anak diluar perkawinan mendapati perubahan. Adanya putusan tersebut

menyebabkan pengakuan secara konstitusional untuk haknya anak luar kawin termasuk untuk segi

pewarisan, karena terdapat perubahan redaksi yaitu, “anak luar kawin tidak hanya punya hubungan

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah

dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin

tersebut.”(Djumikasih, 2013), (Rizqy, 2015). Sementara itu pembuktian dengan berdasar dari

teknologi serta ilmu pengetahuan seperti yang disebutkan pada redaksi putusan tersebut tidak lain

terkait dengan pemeriksaan DNA.

Status yang dapat dibuktikan secara hukum, akan memengaruhi hak anak terutama dalam segi

pewarisan. Tinjauan ini tentu memberikan ratio legis yang berbeda antara hukum perdata, islam, serta

adat. Berkaitan dengan prinsip lex spesialis, putusan Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjadi

rujukan atau bahkan tidak sama sekali, disesuaikan dengan kasus posisi dan pertimbangan hakim

dalam menilai perkara. Konsekuensi secara yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nyatanya

menjadi dua mata pisau yang tetap harus dipertimbangkan, baik dari segi positif maupun negatifnya.

Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan jika masih banyak disparitas putusan dalam perkara hak

mewaris anak di Indonesia yang ditinjau melalui perspektif pluralitas hukum waris.

Berdasarkan hal tersebut, didapati permasalahan:

1. Bagaimanakah kedudukannya anak luar kawin dalam pewarisan di Indonesia sebelum

adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?

2. Bagaimanakah konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

terhadap hak mewaris anak luar kawin dalam pandangan hukum nasional?

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong hukum normatif, yakni sebuah penelitian kepustakaan hukum yang

berlandaskan norma hukum pada peraturan undang-undang ataupun peraturan internasional (Tan,

2021). Fokus kajiannya berupa hukum positif (Sujatmoko, 2007), yakni sebuah hukum yang

diberlakukan di sebuah tempat ataupun waktu, yakni sebuah norma ataupun aturan tertulis yang

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 4, No. 1, Januari 2023

dibentuk dengan resmi serta telah diundangkan pihak yang berkuasa, disamping hukum tertulis ini,

adapun norma yang tidak dituliskan pada masyarakat yang mampu mengelola perilaku anggotanya

dengan efektif (Pide & SH, 2017).

Legalitas Anak Luar Kawin

Legalitas hukum untuk anak luar kawin tentunya telah dituliskan pada Pasal 280 dan

pengakuannya dapat dilihat pada Pasal 284 apabila telah diakui oleh ayah biologis anak itu dan atas

persetujuan dari ibu kandungnya. KUH Perdata pada dasarnya memberikan kepastian serta pengaturan

hukum atas hak serupa pada anak diluar perkawinan tersebut agar mereka mampu dapat memenuhi

HAM selaras pada amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Pengakuan yang diberikan KUH Perdata kepada anak diluar perkawinan tentunya berperan

sebagai pemenuhan Asas Kepastian Hukum kepada mereka dan Asas Kesamaan Hukum. Legalitas

tersebut dapat terjadi apabila memenuhi beberapa persyaratan salah satunya mengenai harus

memperoleh pengakuan dari ayah biologis anak tersebut dan harus disahkan oleh majelis hakim

apabila permasalahan pengakuan status hukum ini mencapai ke Pengadilan. Anak sendiri termasuk

sebuah karunia untuk kedua orang tuanya, namun tak jarang ada beberapa anak yang tidak diakui

dikarenakan anak hasil perzinahan atau anak diluar perkawinan, sehingga haknya dalam memperoleh

warisan harta kedua orang tua seringkali mendapat berbagai pertentangan dari saudara kandung sah

atau yang diakui oleh kedua orang tuanya khususnya pengakuan dari ayah kandungnya, sehingga

kasus gugatan dari pihak ibu kandung yang meminta kepastian dan pengakuan dari ayah biologisnya

di Pengadilan begitu banyak setiap tahunnya, seperti kasus Rezky Aditya dan Wenny Ariani yang

diberlanjut hingga diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang melalui Perkara No:

746/Pdt.G/2021/PN Tng, dan masih banyak lagi diluar sana.

Berkaca dan mengacu dari berbagai permasalahan dan problematika yang muncul diatas

mengenai legalitas anak luar kawin tentunya berdasar pada KUH Perdata dan beberapa doktrin dari

Klaassen, Eggens dan Polak, yang menjelaskan bahwa hak yang dimiliki anak diluar perkawinan

untuk warisan harta akan setara pada anak sah bila orang tuanya mengakui anak tersebut, dimana akan

menjadi ahli waris sepenuhnya dengan hak heredetatis petition, hak saissine, serta hak dalam

memberikan tuntutan memecahkan warisan (Afandi, 1984).

Anak luar kawin pada dasarnya atau secara legalitas mereka tidak ada dalam posisi di bawah

kuasa orang tuanya, namun di bawah kuasa dari wali, dimana membuat bagian ataupun haknya untuk

mendapat warisan menjadi tidak setara, kemudian terdapatnya pengakuan sebatas mengakibatkan

hubungan diantara anak pada orang tuanya secara hukum, artinya tidak mencakup keluarga yang

memberikannya pengakuan (Hijawati & Rizayusmanda, 2021). Anak memiliki hak yang sama yang

mengakibatkan timbulnya Konvensi Hak Anak yang Pemerintah ratifikasi dengan Keputusan Presiden

No. 36 Tahun 1990 dimana menjabarkan beragam prinsip umum dalam melindungi anak, yakni

kepentingan terbaik anak, nondiskriminasi, menghargai partisipasi anak, serta tumbuh kembang dan

kelangsungan hidup anak.

Beragam prinsip ini pun termuat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 supaya hak dari anak bisa diterapkan di Indonesia, oleh sebab

itu mulailah bermunculan bentuk perlindungan anak terutama anak diluar perkawinan yang sering

mendapat perlakuan diskirminasi di Indonesia melalui berbagai peraturan yang ada di Indonesia

supaya senantiasa menjaga serta menjadi wujud perlindungan untuk hak yang sama terhadap anak luar

kawin dihadapan hukum di Indonesia. Bentuk dari kepeduliannya pemerintah untuk martabat serta

harkat anak sebetulnya telah diperlihatkan semenjak dibentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979,

namun sampai dikeluarkannya UU Perlindungan Anak hingga saat ini, pemenuhan hak maupun

kesejahteraan anak tidak bisa diraih dengan baik (Saraswati, 2015).

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 4, No. 1, Januari 2023

Status hukum ataupun legalitas anak diluar perkawinan yakni sebatas hubungan perdata

dengan ibu beserta keluarganya ibu tersebut, sementara untuk ayah kandung serta keluarga ayahnya

tersebut tidak terdapat hubungan secara perdata sama sekali. Begitupun untuk akta kelahirannya anak,

akan dicatatkan nama ibu saja untuk anak diluar perkawinan.

Fakta Hukum yang terjadi dimasyarakat khususnya yang menimpa anak luar perkawinan

memperlihatkan diskriminasi serta tidak terdapatnya perlindungan untuk anak tersebut secara hukum.

Permasalahan ini mulai timbul dikarenakan Pasal 2 ayat (1) serta (2) dari UU Perkawinan, dimana

pada penyelenggaraannya mengakibatkan diskriminasi serta kesulitan untuk anak dan perempuan.

Kemudian juga berlawan sekali pada nilai kemanusiaan, budaya, serta agama yang mana di Indonesia

sangat majemuk.

Problematika yang terdapat diuraian diatas tentunya pada dasarnya akan kembali kepada

Pasal 280 KUH Perdata, dimana sejumlah ketetapan peraturan diatas selaku landasan hukum dari hak

anak masih tetap memerlukan peranan KUH Perdata selaku sumber secara hukum untuk kedudukan

maupun pembagian hak dari anak diluar pernikahan. Seperti pada KUH Perdata Pasal 280 dimana

“dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan

bapak atau ibunya”. Tentunya kondisi ini akan membuktikan bahwa legalitas anak diluar perkawinan

menjadi perdebatan untuk beberapa pihak baik yang melihatnya secara pemenuhan Hak Asasi

Manusia, secara sosiologis, maupun secara agama, yang menimbulkan berbagai pendapat bahwa hal

ini akan berdampak akan melegalkan perkawinan diluar pernikahan/perkawinan sah di mata negara

ataupun agama.

Keberadaan anak luar kawin sering diartikan sama dengan anak hasil zinah namun penjelasannya dan

status hukumnya dapat dilihat dari Pasal 272 KUH Perdata, dimana “setiap anak yang dilahirkan di

luar nikah (antara pejaka dengan seorang gadis) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak‐anak

yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang”. Sementara itu “anak zina atau sumbang adalah anak‐

anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki‐laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin

antara keduanya”. Penjabaran dalam Pasal 272 ini mengartikan bahwasanya hubungan seksual

diantara perjaka serta gadis diluar pernikahan tidak tergolong zina.

Kondisi ini menandakan bahwasanya yang KUH Perdata maksud dengan zina yakni

hubungan seksual diluar pernikahan dari mereka yang sudah beristri ataupun bersuami.

Definisi lain ditunjukkan oleh Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan

“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah”. Sementara untuk

mengacu dari KHI “zina adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar

ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh pejaka dan gadis

maupun oleh orang‐orang yang telah menikah”. Kesimpulannya adalah mengacu pada kedua

penjelasan dan definisi dari kedua dasar hukum tersebut agar dapat memenuhi status dan legalitas

hukum maka zina dari dua hukum ini tentu mempengaruhi kedudukan serta status anak diluar

perkawinan, apakah ia bisa mendapatkan pengakuan dari orang tuanya selaku anak sah, tentunya hal

ini akhirnya berimbas pada status HAM serta status anak pada proses pembagian harta maupun waris

mewaris yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan tentunya (Gani, 2013). Anak luar kawin

tentunya perlu diatur selain secara legalitas atau status hukumnya secara jelas di Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata juga perlu diberikan Kepastian Hukum terhadap hak waris tehadap dirinya

agar ia dapat berkehidupan layak kedepannya.

Hak Waris Anak Luar Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasca melakukan pembahasan dan analisa mengenai legalitas hokum terhadap anak luar

kawin tentunya hal itu terus berlanjut hingga anak tersebut mencapai dewasa mulai dari problematika

mengenai wali nikah dari anak tersebut hingga pembagian waris yang harusnya diterima dari pihak

ayah biologisnya. Kompleksitas dari pokok permasalahan tersebut tentunya menghasilkan analisa dari

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 4, No. 1, Januari 2023

Penulis yaitu, terdapat dua cara membagikan waris untuk anak diluar perkawinan, yakni secara KUH

Perdata serta KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pembagian harta waris dengan mengacu dari KUH Perdata dapat dilihat dari rincian porsi dari

haknya anak tersebut untuk warisan orang tuanya yang hal ini tentunya haruslah berdasarkan Pasal

863 KUH Perdata yang diantaranya:

a. “Bagian anak luar nikah yang tekah diakui adalah sepertiga dari bagiannya seandainya ia

adalah dari seorang anak sah, apabila dia mewaris bersamaahli waris Golongan I. Misalnya A

Meninggal, lalu A meninggalkan isterinya B dan dua anak kandungnya C dan D serta seorang

anak dari luar nikah yang telah diakui oleh A dimana sebelum perkawinan dengan B yaitu

dengan E, maka pembagian harta warisnya adalah:

1. Ahli Waris E, mendapat ¼ seandainya ia anak sah karena Ahli Waris E anak tidak sah

ia medapat1/3, maka bagian E = 1/3 x ¼ = 1/12.

2. Ahli Waris E, mendapat bagian ½ dari seluruh harta waris. Sisanya ½ lagi dibagi antara B,

C dan D dimana masing-masing B, C dan D mendapat 1/3 x ½ = 1/6.

b. Bagian anak luar nikah yang diakui adalah seperdua jika mewaris bersama ahli waris

Golongan III. Misalnya A meninggal, tentunya dimana meninggalkan kakek dan nenek dari

pihak bapak (B dan C), nenek dari pihak ibu (D) dan seorang anak luar nikah (E). Maka

pembagian warisannya adalah E mendapat ½ dari seluruh harta bagian warisan. Sisanya ½

lagi dibagi B, C dan D, kemudian B mendapat ½ x ½ x ½ = 1/8, kemudian C mendapat 1/8,

dan D mendapat 1/8.

c. Bagian anak luar nikah yang telah diakui adalah ¾ jika mewarisi bersama ahli waris

Golongan IV. Misalnya A meninggal, tentunya dimana meninggalkan keponakan dalam

derajat kedua (B dan C) dan seorang anak luar nikah (E). Maka bagian E adalah ¾ dari

warisan seluruhnya. Sisanya ¼ dibagi antara B dan C mendapat ½ x ¼ = 1/8 dan C mendapat

1/8.”

KUH Perdata Pasal 865 juga menjelaskan lebih dalam bahwasanya “jika si meninggal,

meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar nikah akan mendapatkan seluruh warisan.

Contohnya A meninggalkan sanak saudara hanya E (anak luar nikah), maka seluruh warisan A jatuh

ke tangan E. Tata cara pembagian harta warisan apabila terdapat ahli waris yang sah dan anak luar

nikah adalah dengan membagi harta lebih dahulu”.

KUH Perdata pun menentukan “apabila anak luar nikah tadi diakui oleh kedua orang tuanya

maka apabila ia bersama-sama Golongan I akan mendapat 1/3, lalu apabila bersama-sama dengan

Golongan II dan III maka akan mendapatkan ½ dan apabila ia bersama-sama Golongan IV akan

mendapatkan ¾. Besarnya bagian waris yang akan diterima oleh anak luar nikah yang telah diakui

oleh kedua orang tuanya ditentukan bersama Golongan Waris yang terkait”.

Pembagian selanjutnya menurut kacamata Kompilasi Hukum Islam yakni warisan yang bisa

diterima serta diperoleh anak diluar perkawinan yakni harta peninggalan ibu, yang mana jika ia

perempuan tunggal akan mendapat bagian ½ sedangkan bila melebihi satu artinya pembagian menjadi

2/3. Bila ada anak laki-laki menjadi asabah. Besar pembagian untuk anak diluar perkawinan tidak

dibedakan pada anak sah. Perbedaannya yakni dia mempunyai hak untuk mendapatkan bagiannya

waris harta yang ibunya tinggalkan, dan bukan dari pihak ayah. Penentuan dari pembagian Harta

Waris kepada anak diluar perkawinan sebelum terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.

46/PUU-VIII/2010, akan menjadi dasar dari Produk Hukum baru dari Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Hak Mewarisi Anak Luar Kawin Pasca Dikeluarnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

KUHPerdata menyatakan bahwa ada dua cara untuk mewarisi: baik dengan disebutkan dalam

wasiat atau dengan menjadi ahli waris sesuai dengan aturan hukum (wasiat). Metode pertama disebut

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 4, No. 1, Januari 2023

sebagai pewarisan dengan undang-undang atau "ab intestato", dan metode kedua disebut sebagai

pewarisan "wasiat" atau testamentair. Cendikiawan Ali Afandi memberikan doktrin bahwa mewarisi

secara ab intestate (Undang-Undang), biasa dikenal dengan hukum waris “by ver stef” (tanpa surat

wasiat) (dikaitkan dengan matinya seseorang). Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan diatur oleh

undang-undang (Ramulyo, 2000).

Pembagian Waris Terhadap Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-

2010

Anak yang lahir diluar pernikahan hanya memiliki hubungan keperdataan pada ibunya saja

tidak dengan ayahnya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), meskipun

ayat (2) menuliskan bahwa status anak tersebut diatur melalui peraturan pemerintah (PP) tersendiri.

Walaupun Pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan penyelenggaraan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun tidak membahas terkait kedudukannya anak diluar

perkawikan. Akibatnya hak dari anak ini menjadi isu yang seharusnya dilindungi selaku manusia

dengan hak sama sejak didalam kandungan melalui peraturan yang jelas dan perlu diperhatikan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di tahun 2010 mendapati pengujian

secara materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi dari Machica Binti Mochtar Ibrahim

ataupun Hj. Aisyah Mochtar selaku Pemohon 1 serta Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono

selaku Pemohon 2 yang menganggap bahwa pada Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU

Perkawinan berlawanan pada Pasal 28 B Ayat (1) serta (2) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945.

Pemohon Judicial Review pada Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan

secara yang mengikat selama diberikan makna melenyapkan hubungan secara perdata pada ayah yang

terbukti melalui pengetesan DNA ataupun alat bukti lainnya yang bisa dibuktikan kredibiltasnya, serta

secara hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayah.

Mengacu dari putusan ini, maka tidak merubah ataupun menghapus ketetapan Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1), namun merubah makna asal sesuai persyaratan

inkonstitusional selama ayat itu dimaknai melenyapkan hubungan secara perdata pada ayah biologis

yang terbukti secara teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun bukti lainnya secara hukum memiliki

hubungan biologis selaku ayah. Maka kedudukan anak diluar perkawinan sesudah keberadaan putusan

MK No. 46/PUU-VIII/2010 tesebut berakibat terhadap terpenuhinya hak-hak keperdataan seorang

anak zina maupun anak sumbang dari seorang laki-laki yakni ayah kandung selama bisa terbukti

ikatan darahnya tersebut dengan pengetesan DNA maupun alat pembuktian lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut bermaksud memberi kepastian

hukum terhadap status seorang anak diluar perkawinan melaui mempertegas bahwasanya anak

tersebut berhak atas haknya yakni berupa kedudukan dimata hukum, perlindungan hukum, serta hak-

hak lainnya seperti anak sah. Walaupun perkawinan orang tuanya masih diperkarakan secara

keperdataan (Sujana, 2015).

Kesimpulan

Sebelum terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin

hanya mempunyai status hukum berupa hubungan perdata pada ibu beserta keluarganya ibu tersebut.

Sementara sesudah terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan

terpenuhinya hak-hak keperdataan seorang anak zina maupun anak sumbang dari seorang laki-laki

selaku ayah biologis selama bisa dibuktikan ikatan darahnya dengan pengetesan DNA maupun alat

pembuktian yang lain.

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap

Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 4, No. 1, Januari 2023

Bibliografi

Afandi, A. (1984). Hukum Waris, Hukum Kelauarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (P. 132). Pt Bina Aksara.

Djumikasih, D. (2013). Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Akta

Kelahiran Anak Luar Kawin. Arena Hukum, 6(2), 204–217.

Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2013.00602.4

Gani, R. A. (2013). Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam). Al-Risalah; Forum Kajian

Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(1), 1–22. Http://Repository.Uinjambi.Ac.Id/276/

Hijawati, H., & Rizayusmanda, R. (2021). Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui

Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata. Solusi, 19(1), 126–137.

Https://Doi.Org/10.36546/Solusi.V19i1.333

Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang. Prenada Media.

Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=Jeaadwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Hu

kum+Yang+Diberlakukan+Di+Sebuah+Tempat+Ataupun+Waktu,+Yakni+Sebuah+Norma+Ata

upun+Aturan+Tertulis+Yang+Dibentuk+Dengan+Resmi+Serta+Telah+Diundangkan+Pihak+Ya

ng+Berkuasa,+Disamping+Hukum+Tertulis+Ini&Ots=Cibge11ko7&Sig=X8cauemwqid0rcwky

no8fjadjpc&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False

Ramulyo, M. I. (2000). Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).

Https://Repo.Iainbatusangkar.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/8776

Rizqy, M. F. (2015). Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan

Hak Anak. Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei, 30.

Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=584103&Val=9641&Title=Imp

likasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46puu-Viii2010 Terkait Perlindungan Hak Anak

Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Issue 2). Pt. Citra Aditya Bakti.

Http://Repository.Unika.Ac.Id/23271/

Sujana, I. N. (2015). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. Aswaja Pressindo.

Http://Repository.Warmadewa.Ac.Id/Id/Eprint/773/

Sujatmoko, A. (2007). Pengadilan Campuran (“ Hybrid Tribunal”) Sebagai Forum Penyelesaian Atas

Kejahatan Internasiona. Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan Ham, 3(5).

Http://Trijurnal.Lemlit.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Teras-Lrev/Article/View/5418

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam

Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–

2478. Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478

Taufiki, M. (2012). Konsep Nasab, Istilhâq, Dan Hak Perdata Anak Luar Nikah.

Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/30919