Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 4, No. 1, Januari 2023

E-ISSN:2723 – 6595

http://jiss.publikasiindonesia.id/ P-ISSN:2723 – 6692

Doi: 10.36418/jiss.v4i1.766 23

Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Illegal Logging Yang Dilakukan Oleh

Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar

menipis akibat dan penebangan kayu liar (illegal logging) diperlukan langkah- langkah hukum yang

kongkrit baik secara struktural (kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum) substansi (norma-

norma hukum baik itu peraturan peraturan, keputusan- keputusan dan sebagainya), maupun yang

bersifat kultural (yang terdiri atas ide-ide, sikap- sikap,harapan dan pendapat tentang hukum)

(Manurung et al., 2022), (Edy, 2022).

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

disahkan pada tanggal 30 September 1999 dan yang merupakan suatu produk hukum yang tentunya

mempunyai tujuan hendak menempatkan hutan sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki

manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial

budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis karena pada prinsipnya hutan Indonesia yang

kesejahteraan rakyat Indonesia pula. Namun, akibat dari perbuatan para pelaku penebangan liar

(illegal logging) tujuan dari undang-undang tersebut belum terpenuhi (Felia & Kartika, 2020),

(Zulfatriano, 2021), (Yahya, 2019).

masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pemilik modal yang berkuasa (para taipan

kayu) (Surgana, 2015), (Ardiyanto & Hidayat, 2020), (Riau, 2015)

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Sari & Asmendri,

2020), yaitu kegiatan pengumpulan data sekunder yang meliputi:

1. Dokumen hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum

mengikat, baik peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Pemerintah Republik

Indonesia. serta peraturan lain yang terkait dengan penebangan liar.

2. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen yang berkaitan erat dengan dokumen hukum primer

penyusunan laporan ini telah dipelajari dengan metode deskriptif-analitik dengan tujuan untuk

memperoleh gambaran tentang keadaan yang terjadi pada suatu lokasi, titik atau peristiwa tertentu.

Teknik penelitian perpustakaan dan penelitian dokumen berupa buku, undang-undang, jurnal dan

banyak publikasi lainnya.

Kerja lapangan dilakukan dengan merinci berbagai peristiwa dan menggambarkan semua

kegiatan yang biasanya dilakukan melalui kerja lapangan, termasuk wawancara dengan pemangku

kepentingan .Penelitian kesusastraan dilakukan dengan mempelajari data-data yang berkaitan dengan

masalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dibahas dalam bentuk teks, artikel, dan

struktur. Sumber data yang digunakan untuk menulis proposal penelitian ini meliputi data primer dan

data sekunder. Pengumpulan data dengan kerja lapangan dilakukan untuk memperoleh data keras

metode kualitatif normatif yaitu deskripsi dan pembahasan dokumen hukum yang digunakan

berdasarkan standar, teori dan teori, serta teori terkait.

Pengertian hutan adalah dari kata boss (bahasa Belanda) dan forrest (bahasa Inggris). Hutan

adalah tanah datar yang bergelombang dan dapat diperluas untuk kepentingan non kehutanan,

misalnya pariwisata. Menurut hukum Inggris kuno, hutan adalah area tertentu dari tanah yang

bagi semua hewan dengan ekosistem yang berbeda-beda tergantung iklim yang ada. Definisi Dengler

tentang hutan adalah sejumlah pohon yang tumbuh pada bidang yang cukup luas seperti suhu,

kelembaban, cahaya, angin, dll. tidak lagi menentukan lingkungan, tetapi dipengaruhi oleh tumbuhnya

dengan jelas. Namun istilah illegal logging dapat diartikan secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris.

'logging' berarti memotong kayu dan membawanya ke sawmill. Menurut Haryadi Kantodiharjo,

penebangan liar adalah perbuatan pembalakan liar dan pelanggaran peraturan perundang-undangan,

terutama berupa pencurian kayu di kawasan hutan umum atau hak (milik negara), pemilik) dan/atau

pemegang izin lebih dari kuota yang ditentukan dalam lisensi. Selain itu, illegal logging secara bahasa

berarti menggergaji kayu kemudian membawanya ke tempat penggergajian secara melawan hukum

atau melawan hukum, dalam Inpres RI No. 5 Tahun 2001 tentang penghapusan penghapusan

berlaku serta dianggap sebagai perbuatan merusak hutan.Kegiatan illegal logging ini dapat

mengakibatkan kerusakan sumber daya hutan yang sangat berharga. Kerusakan ini akan sangat

berdampak terhadap kehidupan masyarakat adat, dikarenakan masyarakat adat sangat mengandalkan

sumber daya yang tersedia di hutan dalam kehidupan sehari-harinya.

Illegal logging yang dilakukan di wilayah hutan lindung ini dilakukan dengan menggunakan

alat tradisional dan mesin modern. Selain itu, praktek kegiatan Illegal logging yang dilakukan secara

berpindah-pindah yang mengakibatkan sulitnya penyelesaian dari permasalahan lingkungan yang

terjadi akibat kegiatan tersebut.

kebanyakan masyarakat adat tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang tindakan

pembalakan liar (illegal logging). Selain itu, beberapa masyarakat tidak memikirkan atau bahkan tidak

kerusakan hutan. Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan seminar tentang pentingnya menjaga

dan melestarikan hutan lindung, tetapi mereka tidak menghiraukan hal tersebut dan beranggapan hal

tersebut hanya membuang-buang waktu mereka.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan mengenai illegal logging yang telah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PerIindungan dan PengeloIaan Lingkungan

Hidup

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selain itu, Masyarakat Adat di Kasepuhan Ciptagelar juga memiliki hukum adat yang

mengatur tentang pembalakan hutan secara liar (illegal logging). Ketua adat kasepuhan Ciptagelar

maupun masyarakat luar yang melakukan pelanggaran atas ketentuan hutan adat akan dikenakan

sanksi secara berurutan apabila mengulanginya kembali, berupa: