Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3, No. 12, Desember 2022

E-ISSN:2723 – 6595

http://jiss.publikasiindonesia.id/ P-ISSN:2723 – 6692

Doi: 10.36418/jiss.v3i12.747 1590

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Pujiantoro

, Suwarno

, Teguh Pramono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

Email :pujiantoro05@gmail.com

, suw[email protected]

, teguhpramono@gmail.com

Artikel info

Artikel history

Diterima

: 06-12-2022

Direvisi

: 12-12-2022

Disetujui

: 13-12-2022

Kata Kunci: Penerapan

Kebijakan; Pandemi Covid;

Surat Edaran; Bekerja dari

Rumah.

Keywords:Implementation;

Policies;Covid Pandemic;

Circulars; Work From

Home.

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang belum terselesaikan berdampak pada

masyarakat. Akibatnya, pemerintah telah mengumumkan berbagai

kebijakan, salah satunya adalah kebijakan pembatasan aktivitas

sosial. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis

Implementasi SE. Kemendikbud. No. 20 Tahun 2020 terkait

kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri

Malang di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Informan penelitian adalah staf dan dosen. Teknik

pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan check list

dokumen. Teknik analisis data dengan analisis model interaktif,

meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi berjalan dengan baik. Faktor kendala adalah jaringan

internet yang tidak stabil saat perkuliahan daring/online. Adapun

faktor pendukung pelaksanaannya adalah sumber daya manusia yang

mendukung dan fasilitas penunjang protokol kesehatan.

Abstract

The unresolved COVID-19 pandemic has an impact on society. As a

result, the government has announced various policies, one of which

is the policy of limiting social activities. The aim of research to

describe and analyzes Implementation of SE No. 20 of 2020 about

the Work from Home (WFH) Policy in PSDKU Malang State

Polytechnic in Kediri City. This study uses a qualitative descriptive

method. The informants of this research were staff and lecturers.

Data collection techniques by interview, documentation and

observation. Research Instruments with guide interview and check

list document. Data analysis techniques with interactive model

analysis, including: data collection, data condensation, data

presentation, and conclusion. The results of the research show that

the implementation went well. The constraining factor is an unstable

internet network during online lectures. The supporting factors for its

implementation are supporting human resources and health protocol

supporting facilities.

Koresponden author: Pujiantoro

Email:pujiantoro05@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1591

Pendahuluan

Pandemi virus corona yang sampai saat ini belum juga berakhir, mengakibatkan dampak pada

kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dampak perekonomian(Hanoatubun, 2020). Hal tersebut

membuat langkah pemerintah melakukan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus corona.

Langkah kebijakan tersebut adalah melakukan pembatasan aktivitas berkumpul, seperti beribadah,

belajar dan bekerja, sehingga dengan adanya kebijakan pembatasan sosial, maka seluruh masyarakat

harus dapat beradaptasi pada perubahan tersebut, agar kegiatan dimasyarakat tetap berjalan meskipun

masih dalam ancaman virus corona(Napitu et al., 2021).

Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk menyegah penyebaran Covid_19 terutama di

tempat kerja agar tidak muncul klaster baru di tempat kerja, adalah kebijakan sistem kerja, yang mana

pegawai atau karyawandapat melakukan pekerjaannya dirumah atau jauh dari kantor yang kita kenal

dengan sebutan Work From Home (WFH). Berdasarkan intruksi dari Presiden Joko Widodo terkait

dengan penyebaran Covid_19, yaitu masyarakat diminta untuk dapat mencegah penyebaran

Covid_19, dengan melakukan segala aktivitas dari rumah. salah satunya adalah melakukan pengaturan

sistem kerja dari rumah(Sina, 2020).

Atas intruksi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pengaturan sistem kerja, maka Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem kerja yaitu terdapat pada

Surat Edaran Kemendikbud. No. 20 Tahun 2020 (SE.Kemendikbud, 2020). Direktur Jendral

Pendidikan Vokasi juga mengeluarkan Surat Edaran No. 810/D/PR.01.00/2020 tentang penyesuaian

sistem kerja dan pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran di lingkungan Perguruan Tinggi Vokasi

(Pendidikan, 2020).

Berdasarkan surat edaran tersebut, maka Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Malang

mengeluarkan kebijakan bagi seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Malang untuk

melakukan Work from Home (WFH) dan menghentikan sementara aktifitas pembelajaran di kampus.

Kebijakan ini bertujuan agar terhindar dari penyebaran virus corona ditempat kerja, selain itu juga

mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan pegawai dilingkungan Politeknik Negeri Malang

akan tetapi tetap menjamin pelayanan pendidikan berjalan dengan baik. Sehingga dengan adanya

kebijakan ini maka PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri juga harus melaksanakan

kebijakan tersebut kepada pegawai untuk melakukan pengaturan sistem kerja.

Work from Home (WFH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mengadopsi model

kerja dimana pegawai menggunakan teknologi telekomunikasi untuk bekerja dari rumah (Mungkasa,

2020).

PSDKU Politeknik Negeri Malang Kota Kediri ini merupakan bagian dari Politeknik Negeri

Malang yang menerapkan kebijakan sesuai surat edaran dari Dirjen Pendidikan Vokasi No.

810/D/PR.01.00/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Pelaksanaan Perkuliahan/Pembelajaran

Untuk Persiapan Bekerja dan Beraktifitas dalam Tatanan Kenormalan Baru (New Normal) di

lingkungan Perguruan tinggi Vokasi.

Bekerja dari rumah (WFH) merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menjawab

tantangan yang timbul dari virus corona (Taufik& Warsono, 2020). Oleh karena itu, meskipun

kebijakan ini harus ditegakkan oleh seluruh penegak kebijakan, kebijakan ini tidak berlaku bagi

pejabat pada jabatan struktural tertinggi. Hal ini sejalan dengan Nota Dinas No.

53/PUDIR.II/KP/2020 bahwa pegawai struktural wajib tetap berada di kantor untuk memperlancar

koordinasi operasional dan untuk memastikan berfungsinya layanan kantor secara optimal dan baik.

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan penyempurnaan atau

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana (tools) untuk

mencapai tujuan kebijakan (Wajdi, 2022). Fungsi tujuan implementasi adalah untuk membangun

hubungan yang memungkinkan terwujudnya tujuan atau sasaran kebijakan publik sebagai 'hasil' dari

kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Implementasi sebagai suatu sistem terdiri dariunsur-unsur

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1592

dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Putra& Khaidir,

2019).

Menurut Policy Implementation Theory George Edward III dalam (Putra & Khaidir, 2019),

implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting, dan sebaik apa pun suatu kebijakan,

akan gagal jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya. Menurut Gorge C.

Edwards III dalam (Kiwang, 2018), ada empat variabel yang memegang peranan penting dalam

keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, komunikasi berlangsung baik antar individu maupun antar kelompok, dan tujuan

komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dikandungnya

2. Sumber daya adalah keharusan untuk implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan

membutuhkan dukungan baik dari sumber daya manusia maupun non-manusia

3. Disposisi merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Jika

pelaksana setuju dengan isi kebijakan, maka ia akan dengan sukarela melaksanakan kebijakan

tersebut. Namun, banyak masalah muncul dalam proses implementasi ketika para implementor

memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan tersebut.

4. Birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek birokrasi mencakup dua elemen

kunci: mekanisme badan pelaksana itu sendiri dan struktur organisasi. Mekanisme pelaksanaan

program biasanya ditentukan oleh prosedur operasi standar (SOP) dan mudah dipahami oleh

mereka yang terlibat dalam program/kebijakan.

Berangkat dari pembahasan di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan dan menganalisis implementasi SE Kemendikbud No. 2020 terkait Kebijakan Work

from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang Kota Kediri, serta untuk mengetahui apa

saja faktor kendala dan pendukung implementasi tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah bisa

memberikan informasi kepada institusi terkait, berkaitan dengan hasil pelaksanaan kebijakan WFH

termasuk data-data yang menjadi kendala dan pendukung keberhasilan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Yuliani, 2018).

Menurut (Soendari, 2012), penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Adapun informannya adalah

staff dan dosen PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Penelitian ini difokuskan pada teori

Gorge Edward III yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dengan

wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan

checklist dokumen. Data berupa laporan wawancara, data dokumen dan temuan hasil observasi.

Teknik analisis data dengan analisis model interaktif, meliputi: pengumpulan data, kondensasi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian dapat dilihat dalam diagram

alir sebagai berikut.

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1593

Gambar 1. Diagram alir penelitian

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di

Kota Kediri

Berdasarkan fokus penelitian pada teori George Edward III terkait implementasi, Maka dapat

diketahui dari hasil wawancara dari beberapa informan, hasil penelitian tersebut berupa tabel sebagai

berikut :

Tabel 1. Hasil Penelitian pada Implementasi

No.

Masalah

Fokus

Penelitian

Data

Temuan

Bagimana

Implementasi

Kemendikbud

No.20 tahun

2020 terkait

Kebijakan

Work from

home (WFH)

di PSDKU

Politeknik

Negeri Malang

Kota Kediri ?

a. Komunikasi

1. Intensitas

Sosialisasi

Kebijakan

Work from

Home

(WFH)

adanya sosialisai

kebijakan Work from

Home

2. Kejelasan

Komunikasi

adanya kejelasan pesan

kebijakan

3. Konsistensi

Pesan

konsistensi pesan sesuai

intruksi dari surat edaran

Politeknik Negeri

Malang

b. Sumberdaya

1. Sumber daya

Manusia

menjalankan kebijakan

namun untuk pejabat

struktural tidak

melaksanakan Work

from Home karena jenis

pekerjaan yang

diharuskan tetap bekerja

dikantor

Mulai

Identifikasi masalah

Mempersiapkan instrumen

penelitian

Pengumpulan data

Analisis data

Perarikan kesimpulan

Selesai

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1594

2. Sumberdaya

Pendukung

adanya dukungan sarana

dan prasarana

c. Disposisi

1. Persepsi

Pelasksana

Semua responden

mendukung kebijakan

tersebut

2. Respon

Pelaksana

memberikan respon

yang baik, tapi untuk

Dosen menjadi kendala

dalam pembelajaran

daring/online

3. Tindakan

Pelaksana

adanya tindakan untuk

melaksanakan kebijakan

d. Struktur

birokrasi

1. Pembentuk

an Struktur

Organisasi

Struktur organisasi

sudah sesuai dengan

pembagian tugas dan

tupoksi yang ada yang

mana untuk pegawai non

struk tural menerapkan

Work from home

sedangkan pegawai

struktural tidak harus

menerapkan

Work from Home

2. Pembagian

tugas

Pembagian tugas sudah

sesuai dengan jabatan

pelaksana di struktur

organisasi

3. Koordinasi

Pelaksana

Kebijakan

Koordinasi antara

pegawai tidak

mengalamin kendala

B. Faktor Kendala dan Pendukung Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH) di

PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan dari fakor

pendukung diketahui bahwa fasilitas pendukung menunjukkan adanya dukungan sarana dan

prasarana, seperti adanya sistem teknologi yang bisa digunakan untuk kehadiran pegawai,

bantuan paket data berupa pulsa untuk dosen, adanya tempat cuci tangan/wastafel,sabun cuci

tangan, alat pengecek suhu tubuh dan hanzsanitizer. Sedangkan dari faktor kendala pada

implementasi diketahui adanya kendala jaringan internet yang tidak stabil saat berlangsungnya

perkuliahan daring/online.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di

Kota Kediri

1. Komunikasi

Pada penyajian hasil penelitian dari aspek komunikasi implementasi sudah baik,

berdasarkan jawaban dari beberapa responden terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1595

bagian Kepegawaian melalui pesan media WhatssAp di Group tersampaikan oleh semua

pegawai. Indikator kejelasan komunikasi sudah jelas berdasarkan intruksi dari Nota Dinas Pudir

II No. 53/PUDIR.II/KP/2020, adanya petunjuk teknis tentang kebijakan Wrok from Home, Ada

juga konsistensi pesan. Artinya, tidak ada pesan kebijakan yang bertentangan antara satu tatanan

kebijakan dengan tatanan kebijakan lainnya.

2. Sumberdaya

Hasil observasi dan wawancara dari sumberdaya manusia adanya kepatuhan pelaksana

kebijakan yaitu pegawai dalam menjalankan kebijakan Work from Home (WFH), namun untuk

pegawai yang menjabat struktural tidak bisa menerapkan Work from Home (WFH) dikarenakan

jenis pekerjaan terkait dengan pelayanan sedangkan dari sumberdaya pendukung sudah didukung

dengan penyediaaan Sistem Absensi Online untuk pegawai, paket data untuk dosen, penyediaan

alat pengecek suhu tubuh, tempat cuci tangan disetiap gedung kantor, handsanitizer, penyediaan

masker, dan tempat duduk berjarak yang disediakan di kantor serta tulisan himbauan dipintu

masuk untuk wajib patuh protokol kesehatan.

3. Disposisi

Dari penyajian hasil aspek disposisi bahwa pelaksana memiliki sikap mendukung terhadap

kebijakan Work from Home (WFH) untuk mencegah penularan Covid_19 ditempat kerja.

demikian juga dari hasil penelitian untuk indikator respon pelaksana responya sangat baik, tapi

untuk Dosen kurang efektif terutama dalam perkuliahan daring/online mahasiswa kurang fokus

terhadap materi yang diberikan. untuk indikator tindakan pelaksana yaitu adanya sikap tindakan

untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerjabagi pegawai untuk pelaksanaan Work from

Home (WFH) dan tindakan-tindakan bagi tenaga pengajar berupa memberikan perkuliahan

kepada mahasiswa secara daring/online.

4. Struktur Birokrasi

Dari penyajian hasil aspek struktur birokrasi terungkap bahwa struktur organisasi sudah

ada, dan pelaksanaan kebijakan Work form Home (WFH) dalam pembagian tugas sudah sesuai

dengan tupoksi di struktur organisasi yang ada di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota

Kediri, yang mana sistem kerja bagi pejabat struktural tetap masuk dikantor sedangkan untuk

staff pegawai struktural dan non struktural harus melakukan Work from Home (WFH) 50

persen.

B. Faktor Kendala dan Pendukung Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH)di

PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri

Faktor Kendala dan pendukung merupakan faktor yang paling penting untuk mengevaluasi

sebuah kebijakan agar menjadi lebih baik, berdasarkan penyajian hasil penelitian yang diperoleh

dilapangan dari faktor kendala implementasi yaitu kendala jaringan internet yang tidak stabil saat

perkuliahan daring/online. Adapun untuk faktor pendukung adanya dukungan dari sumberdaya

manusia yaitu pegawai dan dosen Serta adanya dukungan sarana prasarana di kampus yang

menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1596

C. Analisis Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH)di PSDKU Politeknik Negeri

Malang di Kota Kediri

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan, peneliti

membuat daftar tabel analisis bobot data hasil wawancara informan dalam bentuk kolom

berdasarkan matriks pengumpulan data, (1) adalah'ada, hanya ada atau ada tetapi tidak dilakukan,

(2) adalah ada dan sedang dilakukan (3) adalah ada,sedang dilakukan,dan berjalan baik. Skor

rata-ratanya adalah 2, sehingga skor yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai Buruk dan skor

atas diklasifikasikan sebagai Baik, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Analisis Matriks Hasil Wawancara

Berdasarkan analisis matrik hasil wawancara, jawaban informan diberi bobot dengan

memberikan nilai (1), (2), dan (3), dan hasil analisis masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

1) Intensistas Komunikasi

Untuk aspek komunikasi, pada indikator intensistas memberikan bobot (2), artinya “ada dan

sedang dilakukan” intensistas sosialisasi yang dilakukan oleh bagian kepegawaian adalah setiap

adanya intruksi atau Surat edaran dari Politeknik Negeri Malang mengenai kebijakan Work from

Home (WFH), maka akan langsung disampaikan kepada pegawai melalui pesan di Group

WhatsApp, informasi yang disampaikan adalah tentang penyesuaian sistem kerja dimana pegawai

melakukan kerja dari kantor dengan kapasitas pegawai yang masuk kerja 50 persen dari tiap-tiap

unit kerja, dengan ketentuan pegawai masuk kerja 3 hari dari kantor dan 2 hari bekerja dari rumah.

Sehingga dengan demikian intensitas komunikasi sudah baik.

2) Kejelasan informasi

Indikator kejelasan komunikasi memberikan bobot (3) artinya “ada,sedang dilakukan,dan

berjalan baik” Dari hasil penelitian terlihat kejelasan informasi tentang sosialisasi yang dilakukan

oleh bagian Kepegawaian melalui pesan media WhatsApp di Group tersampaikan oleh semua

pegawai. Kejelasan informasi ini diperkuat dengan adanya intruksi dari Nota Dinas Pudir II No.

53/PUDIR.II/KP/2020, Tentang petunjuk teknis pelaksanaan sistem kerja pegawaidalam tatanan

kenormalan baru (New Normal) di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Dengan demikian bahwa

kejelasan informasi sudah berjalan dengan baik.

3) Konsistensi Pesan

Pada indikator konsistensi pesan memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang

Aspek-

Aspek

Implem

entasi

Komunikasi

Sumberdaya

Disposisi

Struktur Birokrasi

Infor

man

Inten

sitas

Kejelas

Kon

sis

tensi

Sumber

daya

manusia

Fasilitas

Pen

dukung

Persep

Respon

Tinda

kan

Pemben

tukan

Struktur

Pemba

gian

tugas

Kon

sisten

1=0

1=1

1=0

1=2

1=0

2=3

2=0

2=3

2=4

2=3

2=4

2=1

2=4

2=3

3=1

3=4

3=0

3=1

3=0

3=1

3=0

3=1

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1597

dilakukan”, Pada Implementasi Work from Home (WFH) yaitu apa yang tertuang dalam SE.

Kemendikbud. No.20 Tahun 2020 terkait Kebijakan Work from Home (WFH) di implementasikan

melalui Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Pembantu Direktur bidang II Politeknik Negeri Malang

No. 53/PUDIRII/KP/2020 kepada pegawai yang ada dilingkungan Politeknik Negeri Malang dan

berlaku juga di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. dalam implementasi sudah

dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di surat edaran tersebut. dengan demikian

bahwa konsistensi pesan sudah dilaksanakan dengan baik.

b. Sumberdaya

1) Sumberdaya Manusia

Pada indikator sumberdaya manusia memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang

dilakukan”, sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan adalah kemampuan dan kemauan

dalam melaksanakan kebijakan tersebut, untuk indikator sumberdaya manusia dalam hal ini

pegawai, sudah menjalankan kebijakan tersebut sesuai intruksi dari Nota Dinas yang dikeluarkan

oleh Politeknik Negeri Malang. dengan demikian sumberdaya manusia sudah melaksanakan

kebijakan tersebut dengan baik.

2) Sumberdaya Fasilitas Pendukung

Pada sumberdaya pendukungmemberikan bobot (2) artinya “ada dan sedang dilakukan”,

dalam penelitian ini fasilitas pendukung yang ada berupa sistem absensi onlien melalui portal

polinema.dan fasilitas pendukung prokes berupa tempat cuci tangan, sabun cuci tangan,

handsanitizer, alat termogun, tempat duduk berjarak, dan masker. Sehingga dengan demikian dari

aspek sumberdaya fasilitas pendukung sudah cukup baik karna tidak ada pegawaiyang mengalamin

gejala Covid 19 saat bekerja di kantor.

c. Disposisi

1) Persepsi Pelaksana

Pada indikator persepsi pelaksana memberikan bobot (2) ) artinya “ada dan sedang

dilakukan”, pelaksana kebijakan menerima sepenuhnya kebijakan Work from Home (WFH)

sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi terhadap Virus Covid-19 agar tidak muncul klaster di

tempat kerja. dari hasil penelitian tentang disposisi pada implementasi kebijakan Work from Home

(WFH), menunjukkan adanya sikap dukungan pada kebijakan tersebut. Karena kebijakan

inimembantu pemerintah mengatasi penularan Virus Covid-19 di indonesia.

2) Respon Pelaksana

Pada indikator respon pelaksana memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang dilakukan”,

para pelaksana memberikan respon positif terhadap kebijakan Work from Home (WFH). Sehingga

dengan demikian respon pelaksana kebijakan sudah cukup baik.

3) Tindakan Pelaksana

Pada indikator tindakan pelaksana memberikan bobot (2) artinya “ada dan sedang dilakukan”,

pelaksana sudah menjalankan kebijakan dengan baik, Namun dalam proses pelaksanaannya

mengalami kendala yaitu sinyal internet jelek, dan kurang fokusnya mahasiswa dalam mengikuti

perkuliahan daring. Sehingga dengan demikian tindakan pelaksana sudah dijalankan dengan baik

namun belum efektif.

d. Struktur Birokrasi

1) Struktur Organisasi

Pada indikator struktur organisasi memberikan bobot (2)artinya “ada dan sedang dilakukan”,

struktur organisasi pelaksana sudah ada, para pelaksana melaksanakan kebijakan tersebut sesuai

dengan jabatan dan tupoksi pegawai yang ada di struktur organisasi. Sehingga dengan demikian

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1598

struktur organisasi di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri dari aspek struktur

birokrasi sudah ada dan berjalan dengan baik.

2) Pembagian Tugas

Pada indikator pembagian tugas memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang

dilakukan”, para pelaksana melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan

petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan kebijakan Work form Home (WFH), yang mana sistem

kerja bagi pejabat struktural tetap masuk dikantor sedangkan untuk staff pegawai struktural dan

non struktural harus melakukan sistem kerja Work from Home (WFH) 50 persen. Dengan demikian

pembagian tugas untuk melaksanakan kebijakan tersebutsudah sesuai dengan struktur organisasi

dan berjalan dengan baik.

3) Koordinasi antar Pelaksana

Pada indikator koordinasi antar pelaksana memberikan bobot (2)artinya “ada dan sedang

dilakukan”, koordinasi antar pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan

adanya komunikasi pelaksana yang melakukan kerja dari rumahdengan pelaksana yang melakukan

kerja dari kantorserta adanya komunikasi antara staff bawahan dan pimpinan maka tugas-tugas

dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian koordinasi dan komunikasi antar pelaksana

kebijakan sudah dilakukan dengan baik.

D. Analisis Faktor Kendala dan Pendukung Implementasi Kebijakan Work from Home

(WFH)di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri

a. Faktor Kendala Implementasi

Faktor kendala implementasi ditemukan pada hasil wawancara dengan dosen yang

menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat kendala pada jaringan internet

yang tidak stabil saat berlangsungnya perkuliahan. Dengan demikian kebijakan sudah

dilakukan oleh para implementor dengan baik, namun kebijakan belum efektif terutama bagi

para dosen dan mahasiswa saat berlangsungnya pembelajaran secara daring/online.

b. Faktor pendukung implementasi

Pada faktor pendukung implementasi, para pelaksana kebijakan sudah menjalankan

kebijakan tersebut sesuai intruksi dari Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri

Malang. Sedangkan dariSerta fasilitaspendukung sudah ada dan baik, Sehingga dengan

demikian dari aspek sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung sudah cukup baik karna tidak

ada pegawai yang mengalamin gejala Covid_19 saat bekerja di kantor.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwasannya implementasi SE Kemendikbud. No.20 Tahun

2020 terkait Kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota

Kediri, sudah dilaksanakan oleh pegawai dan sudah berjalan dengan baik, dari indicator komunikasi

sudah terjalin dengan baik, pelakasana kebijakan juga sudah melaksanakan kebijakan dengan baik,

dari sumberdaya pendukung sudah didukung dengan adanya teknlogi berbasis online dan fasilitas

protocol kesehatan namun ada faktor kendala pada implementasi yaitu kendala jaringan internet yang

tidak stabil saat berlangsungnya perkuliahan.

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1599

Blibiografi

Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid–19 terhadap Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal

of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 146–153. https://doi.org/https://e-

journal.unper.ac.id/index.php/Jumper/article/view/665

Kiwang, A. S. (2018). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Kupang.

Journal of Politics and Policy, 1(1), 31–48. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.3

Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari rumah (working from home/WFH): menuju tatanan Baru era

pandemi Covid 19. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development

Planning, 4(2), 126–150. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119

Napitu, U., Corry, C., & Matondang, K. D. (2021). Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan

Masyarakat (Ppkm) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul. Community Development Journal: Jurnal

Pengabdian Masyarakat, 2(2), 232–241. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1698

Pendidikan, S. D. J. (2020). Penyesuaian Sistem Kerja dan Pelaksanaan Perkuliahan/Pembelajaran

Untuk Persiapan Bekerja dan Beraktifitas dalam Tatanan Kenormalan Baru (New Normal) di

lingkungan Perguruan tinggi Vokasi (no. 810/D/).

Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional

regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera.

International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 15(1), 236–242.

http://repository.unp.ac.id/26487/

SE.Kemendikbud. (2020). Tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dalam Tatanan Normal Baru (No.20 (ed.)).

Sina, P. G. (2020). Ekonomi rumah tangga di era pandemi covid-19. Journal of Management Small

and Medium Enterprises (SMEs), 12(2), 239–254. https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2697

Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan,

Agnieszka, 17.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/46507967/Penelitian__Deskriptif.ppt__Compatibility_Mo

de_-libre.pdf?1465995689=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DPenelitian_Deskriptif_ppt_Compatibility.pdf&Expires=16

70821113&Signature=PHdGQNcM4nKuQpwDtltW6gDO4XTXUWZYU2lSfz9T6GLyzRX2K

A0PfoF5Wzw8BzU~1ZuINlhwTAO1dkNC1SPeWYu1pByIWZCxxEb~Y5RKs5m1Fy7g6gj20

MB24SJ5N1xO93UG-0R9Lm4GylcWDkfqwcbjt6CNU4PtzS7K9YvtOr0Uk-

ZEQQe3dyKskisBstqURLQpt3J8q0bv93-

PtGYCLPlTGbUh9Lit1iwiEUB06YYZ9uQJZSS5s9ENpL9g~l80B2U6dQ5d54b6dztuNFIq4ud

v6QpG76stGb2nCnwKVx6VWOSOSraE2fiP2QBfUYCeRXK-CX0A3hrft5fsHVKrrQ__&Key-

Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan

birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik,

2(1), 1–18. https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182

Implementasi Surat Edaran Kemendikbud.

No. 20 tahun 2020 Tentang Kebijakan Work from Home (WFH)

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 12, Desember 2022

1600

Wajdi, F. (2022). Hukum dan Kebijakan Publik. Sinar Grafika.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ca1sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Impl

ementasi+kebijakan+publik+dapat+diartikan+sebagai+kegiatan+penyempurnaan+atau+pelaksan

aan+kebijakan+yang+telah+ditetapkan+atau+disetujui+dengan+menggunakan+sarana+(tools)+u

ntuk+mencapai+tujuan+kebijakan&ots=ChJlQ5oYeL&sig=gnEUHjGtoFpWMi1hWeHZ4uUCf

Nk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling.

Quanta, 2(2), 83–91. http://www.e-

journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641