Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3, No. 11, November 2022

E-ISSN:2723 – 6595

http://jiss.publikasiindonesia.id/ P-ISSN:2723 – 6692

Doi: 10.36418/jiss.v3i11.731 1467

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Agus Riwanto

, Satryo Sasono

Andina Elok Puri Maharani

Airlangga Suryanegara

, Adriana G.Firaussy

Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Indonesia

Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id

, s4tryosa[email protected]om

, andinaelok@staff.uns.ac.id

airlanggasuryanagar[email protected]

, adriana.g[email protected]

Artikel info

Artikel history

Diterima

: 01-11-2022

Direvisi

: 10-11-2022

Disetujui

: 12-11-2022

Kata Kunci: Perlindungan

Hukum; Pekerja Anak;

Industri Hiburan.

Keywords: Legal Protection;

Child Labor; Entertainment

Industry.

Abstrak

Pekerja anak merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi khususnya

di Indonesia yang menimbulkan berbagai macam persoalan besar. Dalam hal

ini industri hiburan merupakan sektor industri yang sangat rawan terjadi

eksploitasi anak baik secara fisik, sosial, seksual, dan ekonomi. Hal ini

dikarenakan anak direkrut dan dipekerjakan berdasarkan penampilan,

bekerja secara berlebihan hingga menyita bermain dan belajar anak demi

keuntungan materi orang tuanya, dan terkadang dijerumuskan pada

pekerjaan terburuk mengakibatkan eksploitasi seksual akibat pelibatan

dalam kegiatan prostitusi. Namun demikian, ada banyak faktor yang

membuat seorang anak terpaksa bekerja. Pekerja anak erat kaitannya dengan

eksploitasi, pekerjaan yang sangat berbahaya, dan menghambat pendidikan

serta menghambat perkembangan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang dapat

membuat pekerja anak terhindar dari tindakan eksploitasi, apakah yang

menjadi faktor-faktor penyebab industri hiburan rawan eksploitasi anak, dan

bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak dalam

sektor industri hiburan dari tindakan eksploitasi. Dalam penelitian ini

menggunakan metode hukum normatif atau melalui pendekatan perundang

undangan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang

berhubungan dan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari

penulisan ini menyatakan bahwa meskipun terdapat sejumlah aturan

perlindungan pekerja anak, tetapi kecenderungan permasalahan pekerja anak

terutama dalam sektor industri hiburan ini telah berkembang secara

kompleks menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif.

Disharmonisasi peraturan dan upaya pemerintah lain terkait penanggulangan

pekerja anak di bawah umur juga menjadi pengaruh. Oleh karena itu,

berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi

permasalahan ini, namun nyatanya masih belum sesuai dengan apa yang

diharapkan.

Abstract

In this case, the entertainment industry is an industrial sector that is very

prone to the exploitation of children physically, socially, sexually, and

economically. This is because children are recruited and employed on the

basis of appearance, work excessively to the point of confiscating children's

playing and learning for the material gain of their parents, and sometimes

being put in the worst jobs resulting in sexual exploitation due to

involvement in prostitution activities. However, there are many factors that

make a child forced to work. Child labor is closely related to exploitation,

very dangerous work, and hinders education and hinders physical

development. This study aims to analyze how forms of legal protection

arrangements can make child laborers avoid acts of exploitation, what are

the factors that cause the entertainment industry to be prone to child

exploitation, and how the government's efforts in tackling child labor in the

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1468

entertainment industry sector are from acts of exploitation. This study uses

the normative legal method or a statutory approach by reviewing all

regulations and laws related to and related to the legal issue being studied.

The results of this paper state that although there are a number of regulations

protecting child labor, the tendency of child labor problems, especially in the

entertainment industry sector, has developed in a complex manner towards

the worst forms of exploitative work. Disharmonization of regulations and

other government efforts related to the handling of child labor is also an

influence. Therefore, various ways have been attempted by the government

in overcoming this problem, but in fact, it is still not in accordance with

what is expected.

Koresponden author: Agus Riwanto

Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pancasila dan

UUD 1945 merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya terdapat hak dan

kewajiban bangsa Indonesia sebagai warga negara. Sebagai akibat dari negara kesejahteraan yang

diperkenalkan oleh Indonesia, negara harus menjamin hak asasi dan kewajiban warga negara dan

rakyatnya dalam konstitusi negara. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan hak dan kewajiban

warga negara dalam konstitusi, yang membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui,

menghormati, dan menjunjung tinggi hak warga negara dan warganya, termasuk pemenuhan hak

tersebut dalam kehidupan nyata (Picauly, 2022a). Salah satu dari hak tersebut adalah hak untuk

bekerja dan memperoleh pekerjaan yang harus diakui, dipenuhi, dan dijamin oleh negara karena

merupakan hak asasi manusia di bidang pekerjaan. Hak atas pekerjaan dan bekerja adalah hak setiap

orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk menduduki kedudukan yang sama

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan. Salah satu masalah

ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah perlindungan hukum terhadap

eksploitasi pekerja anak.

Berkaitan dengan tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan dari mereka telah banyak pekerja yang justru anak dibawah umur

terpaksa bekerja sebagian besar karena latar belakang ekonomi sehingga menjadikan mereka menjadi

tumpuan keluarga untuk menyambung hidup. Namun, ada juga dari mereka yang sengaja

dipekerjakan secara berlebihan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bahkan mengarah pada

eksploitasi bahkan eksploitasi seksual demi keuntungan materi orang tuanya yang mana dalam hal

banyak terjadi dalam sektor industri hiburan. Pengertian eksploitasi berdasarkan pasal 1 bunyi ketujuh

dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik

serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara

melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan

baik materiil maupun immaterial.Bappenas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007. Sedangkan, Pasal 1 bunyi

kedelapan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang menyatakan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1469

tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak

terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (BAPPENAS RI, 2012).

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa

sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini. Tujuan dari perlindungan anak yaitu

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan

sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23, 2002). Anak di dalam Penjelasan atas Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga mengamanatkan

perlindungan anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi” (Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Saat ini fenomena yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya eksploitasi terhadap anak,

yang disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sugeri, 2019).

Anak yang bekerja adalah contoh betapa rumit dan kompleksnya masalah anak. Pekerja anak

merupakan bentuk pengabaian hak asasi anak karena pada saat yang sama hak yang harus mereka

terima terabaikan. Seperti hak atas pendidikan, bermain, akses kesehatan, dan lain-lain, situasi ini

mengubah pekerja anak menjadi kategori yang membutuhkan perlindungan khusus yang memerlukan

perlakuan serius oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan kelompok terkait, serta pemerintah sebagai

pengambil kebijakan. Anak yang bekerja tidak hanya melanggar hak-hak anak, pekerjaan juga

berdampak negatif bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, pekerjaan tersebut

dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan anak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Anak-anak yang bekerja di usia muda, biasanya dari latar belakang miskin, berpendidikan rendah,

memang akan melanggengkan kemiskinan karena anak-anak yang bekerja tumbuh menjadi orang

dewasa yang melakukan pekerjaan sederhana dan mendapatkan upah yang sangat rendah.

Sejatinya anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus sehingga orang tua dan pelaku

industri hiburan kerap kali tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu bentuk eksploitasi

terhadap anak. Perlindungan khusus terhadap anak tersebut yakni menurut undang-undang yang diatur

dalam Pasal 59 ayat (2) Pasal 66 dan Pasal 67 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya;

f. Anak yang menjadi korban pornografi;

g. Anak dengan HIV/AIDS;

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

j. Anak korban kejahatan seksual;

k. Anak korban jaringan terorisme;

l. Anak Penyandang Disabilitas;

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1470

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang

Tuanya.”

Pasal 66 berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat

dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pasal 76I yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

terhadap Anak.”

Pasal 88 yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp, 200.000.000,00“ (Kemensesneg, 2014).

Anak di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan

sebuah bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NRI 1945) juga mengamanatkan perlindungan anak dalam Pasal 28 B ayat (2) yang

menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (BAPPENAS RI, 2012).

Akan tetapi di Indonesia masih banyak kasus eksploitasi anak, baik di dalam negeri maupun

di luar negeri. Anak yang dijadikan objek eksploitasi menguntungkan pelaku tetapi menimbulkan

penderitaan bagi anak. Anak yang menjadi korban eksploitasi anak harus mendapat perhatian khusus

karena anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk melanjutkan hidup seperti anak lain pada

umumnya. Oleh karena itu, hak-hak anak harus tetap dilindungi, namun bentuk perlindungannya

berbeda-beda tergantung dari penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban eksploitasi pekerja

anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk melakukan analisis

mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak dalam Sektor Industri Hiburan”

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu bentuk pengaturan

perlindungan hukum yang dapat membuat pekerja anak terhindar dari tindakan eksploitasi, faktor-

faktor penyebab industri hiburan rawan eksploitasi anak, dan upaya pemerintah dalam menanggulangi

pekerja anak dalam sektor industri hiburan dari tindakan eksploitasi. Pekerja anak merupakan salah

satu masalah laten yang dihadapi Indonesia saat ini, sehingga penelitian ini berusaha memberikan

gambaran terkait diskursus yang memberikan rumusan terkait perubahan Undang-Undang

Perlindungan Anak dapat memberikan preskripsi baru tentang perlindungan bagi anak yang

menghadapi masalah ini.

Metode Penelitian

Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yang berimplikasi pada teknik

pengumpulan serta analisis data dan juga simpulan yang dapat diambil. Dalam penelitian ini

merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang mana berarti bahwa menggambarkan peraturan

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1471

perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan adanya teori hukum serta pelaksanaanya

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai eksploitasi anak dengan

mempekerjakan pada dunia hiburan malam. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan

yuridis normatif yang memiliki arti bahwa penelitian ini menekankan dengan adanya ilmu hukum

dengan menelaah adanya kaidah-kaidah hukum yang berlaku di tengah-tengah

masyarakat.(Aguspiani, 2002)

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdapat sumber hukum primer, sekunder

dan tersier. Pada sumber dan jenis bahan hukum primer ini memiliki otoritas dan juga bersifat autortif

yang mana terdiri diantaranya terdapat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak,

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention

Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Sumber dan jenis bahan hukum sekunder

dalam penelitian ini berasal dari Rancangan Undang-Undang, buku-buku hukum, jurnal, tesis hingga

skripsi. Sedangkan sumber dan jenis bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia dan

sebagainya.

Teknik pengumpulan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan

kepustakaan atau library research yang biasanya disebut dengan teknik pengumpulan studi dokumen

yang mana di antaranya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri, menganalisa dan juga

mempelajari secara sistematis bahan yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum yang Dapat Membuat Anak Terhindar dari

Tindakan Eksploitasi Pekerja Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian

tentang pekerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja dalam kategori ini

merupakan pekerja yang berumur diatas 18 tahun. Sedangkan pekerja anak umumnya adalah anak-

anak yang berusia dibawah 18 tahun yang bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan dengan

memfokuskan seluruh aktivitasnya untuk bekerja, sehingga meninggalkan masa-masa tumbuh

kembangnya sebagai seorang anak normal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang

menyebabkan timbulnya permasalahan seorang anak bekerja. Sehingga, pekerja anak yaitu anak

yang berumur dibawah 18 tahun tidak dilegalkan secara hukum yang ada karena 18 tahun adalah

usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja. Oleh sebab itu, perlunya suatu

perlindungan hukum bagi pekerja anak.

Masalah terkait pekerja anak merupakan masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek

ekonomi, (anak bekerja dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga), aspek budaya (anak bekerja

merupakan suatu “keharusan” dalam budaya masyarakat tertentu), aspek politik, aspek hukum

(anak bekerja merupakan bentuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai subyek dalam hukum),

serta aspek sosial (anak yang bekerja dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat

harkat dan martabat orang tua). Sehingga berpijak dari berbagai macam aspek dalam masalah anak

yang bekerja tersebut, menuntut adanya suatu regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam

bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah baik oleh eksekutif

maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkatan daerah.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdapat dalam pasal 59

menyatakan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1472

dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara

ekonomi dan atau seksual serta yang diperdagangkan. Secara yuridis, Indonesia juga telah

mengatur dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan

hukum serta menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

(Hidayat & Mahyani, 2017)

a. UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945

b. Meratifikasi konvensi Hak Anak 1989 melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990.

c. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang

Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

d. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

Anak

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

g. Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berfokus terkait perlindungan pekerja anak dalam

pengaplikasiannya masih terjadi ketidakefektifan hukum sehingga masih banyak terjadi pelanggaran

dan manipulasi hukum. Isu terkait anak telah meluas tidak hanya berdasar pada alasan anak bekerja

dan pemenuhan upah. Namun isu tersebut menyebar dengan adanya persoalan eksploitasi, pekerjaan

anak yang berbahaya, terhambatnya akses pendidikan serta menghambat pertumbuhan perkembangan

fisik, psikis dan sosial anak. United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)

telah menetapkan beberapa kriteria eksploitasi terhadap anak yang bekerja, yaitu: (Iryani &

Priyarsono, 2013)

a. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;

b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;

c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi;

d. Upah yang tidak mencukupi;

e. Tanggung jawab yang terlalu banyak;

f. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan;

g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan

kontrak paksa dan eksploitasi seksual;

h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh

Dalam beberapa kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak

yang bekerja dalam situasi yang paling tidak bisa ditolerir (the intolerable form of child labor).

Terkait hal tersebut, maka, telah diatur dengan adanya Konvensi ILO Nomor 182 mengenai

Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

(BPTA). Dalam Konvensi tersebut Negara dituntut untuk mengambil ketetapan terhadap pelarangan

dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Istilah “bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak” dalam konvensi tersebut diartikan dalam pasal 3 yaitu:(ILO, n.d.)

a) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan

perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk

pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi,

atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1473

c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk

produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang

relevan;

d) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan

kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

e) Sebagai pelaksanaan Ratifikasi ILO Nomor 182 tersebut, akhirnya Pemerintah menyusun

Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun

2002 yang secara khusus memunculkan beberapa contoh Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

Anak, seperti:

1) Anak-anak yang dilacurkan.

2) Anak-anak yang bekerja di pertambangan.

3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.

4) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.

5) Anak-anak yang bekerja di jermal.

6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah

7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan

peledak.

8) Anak-anak yang bekerja di jalan.

9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

10) Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.

11) Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan.

12) Anak-anak yang bekerja pada industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia

berbahaya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 juga disebutkan bahwa dalam upaya

untuk menerapkan Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk, terdapat beberapa

tantangan dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu:

1. Belum tersedianya data serta informasi yang akurat, dan terkini tentang pekerja anak baik

tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan

dampaknya bagi anak.

2. Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

3. Terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai

pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

4. Lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak baik di tingkat Pusat maupun Daerah (Provinsi dan

Kabupaten/Kota).

5. Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat dalam penghapusan bentuk-

bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

6. Belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya yang diperlukan dalam aksi

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

7. Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-

bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam mengatasi masalah pekerja anak terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu

dengan pendekatan penghapusan (abolition), perlindungan (protection), dan pemberdayaan

(empowerment). Pendekatan abolisi mengartikan bahwa setiap anak tidak diperkenankan untuk

bekerja dalam kondisi apapun, karena anak memiliki hak dalam memperoleh pendidikan dan

pengembangan diri. Sementara pendekatan perlindungan (protection) diartikan bahwa atas jaminan

terhadap hak sipil, maka sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Serta pendekatan

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1474

pemberdayaan (empowerment) yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak

agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan macam-macam

pendekatan tersebut, saat ini yang menjadi upaya pemerintah dan didukung oleh ILO adalah dalam

mengupayakan pendekatan abolisi atau penghapusan terhadap segala bentuk pekerja anak karena

setiap anak memiliki hak dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan diri.

2. Faktor-Faktor Penyebab Industri Hiburan Rawan Eksploitasi Anak

Di era globalisasi dan digitalisasi yang masif seperti pada saat ini, media massa dan media

sosial menjadi ujung tombak perusahaan untuk mengembangkan industrinya.(Arviani, 2013) Begitu

pula dengan perusahaan yang bergerak di bidang konten kreatif atau hiburan seperti industri

perfilman, sinema elektronik, periklanan, dan berbagai bidang seni lainnya. Perusahaan dituntut untuk

dapat menggaet sebanyak-banyaknya konsumen yang mereka targetkan. Di industri perfilman atau

sinema elektronik (sinetron) misalnya, jumlah penonton akan berpengaruh pada pemasukkan yang

didapatkan oleh pembuat film atau sinetron tersebut. Akibatnya, industri hiburan tanah air terkesan

hanya mengejar jumlah target penonton, bukan kualitas dari apa yang dihasilkan. Belum lagi

permasalahan dengan keterlibatan anak di dalam industri hiburan tersebut.

Industri hiburan adalah dunia yang selalu diimpikan oleh kebanyakan orang bahkan hampir

semua orang. Menjadi bintang sinetron, penyanyi, dan kemudian terkenal dengan pesonanya yang

mewah. Menyaksikan bintang cilik memainkan bakatnya di atas panggung dan di layar kaca,

menjadikan mereka idola dari semua lapisan masyarakat adalah salah satu daya tarik utama memasuki

industri hiburan. Acara TV anak-anak sering tampil dengan riasan tebal, berpakaian seperti orang

dewasa, dan menyanyikan lagu-lagu dewasa yang ditentukan produser.

Tindakan eksploitasi anak atau mempekerjakan mereka untuk mendapatkan keuntungan

termasuk salah satu tindakan tidak terpuji karena menghilangkan hak hak anak yaitu hak untuk hidup,

tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Unsur eksploitasi anak yaitu

penggunaan fisik dan mencakup unsur-unsur penggunaan energi atau kapasitas pihak lain untuk

mendapatkan manfaat yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat dan negara membantu

mencegah eksploitasi anak dalam industri hiburan. Budaya dan masyarakat Indonesia yang

mendukung anak untuk bekerja menjadi pembenaran bagi orang tua untuk mempekerjakan anaknya.

Namun, membawa orang tua ke ranah hukum dianggap tidak pantas dan tidak menyelesaikan

masalah. Mempidanakan pengusaha industri jauh lebih efektif dan efisien dalam menjaga

akuntabilitas dampak eksploitasi terhadap anak. Keterlibatan masyarakat dan negara tetap diperlukan

untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku eksploitasi

dengan 3 (tiga) locus kekerasan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di

lingkungan masyarakat.

Anak, di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebut, Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keterlibatan anak di dalam industri penyiaran nasional sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Pada

Pasal 29 Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut, mengatur bahwa anak di bawah

18 tahun dilarang diwawancarai mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya.

Lebih jauh, program siaran yang menggunakan anak-anak dilarang untuk melanggar norma dan nilai

masyarakat Indonesia seperti berpakaian tidak sopan, berperilaku kasar, maupun melakukan perbuatan

tidak terpuji seperti minum minuman keras dan hal-hal yang bersifat dewasa lainnya. Hal itu juga

telah diperjelas dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang

Standar Program Siaran Terhadap peraturan tersebut di atas sudah terjadi pelanggaran di dalam

pelaksanaannya. Program Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne menampilkan anak yang berusia

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1475

15 tahun sebagai narasumber mengenai tema kekerasan pada anak dan dimintai keterangan terkait

kasus pembunuhan anak dengan inisial NF di Jakarta pada Oktober 2015 lalu.

Pekerja anak di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan pada dasarnya dilarang melibatkan anak di dalam sebuah pekerjaan. Namun, pada

ketentuan di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengecualikan Pasal 68 bagi anak yang

berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak

mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Terdapat setidaknya tiga

ketentuan mengenai anak yang bekerja tersebut yaitu[2] ada di bawah penilikan dan penjagaan orang

tua atau wali, maksimal bekerja adalah tiga jam per hari, dan tidak mengganggu kondisi fisik, mental,

sosial, serta waktu sekolah. Sayangnya, di Indonesia saat ini, anak-anak tidak lagi digunakan sebagai

pemeran pendukung, tetapi sebagai pemeran utama (Lintang Ratri Rahmiaji, 2016). Hal ini tentu akan

menyita waktu anak untuk bertumbuh kembang dan menyita waktu sekolahnya. Lintang Ratri

Rahmiaji, di dalam penelitiannya menyebut bahwa produksi sinetron kejar tayang dilakukan lebih dari

tiga jam per hari dengan waktu selesai syuting hingga lewat pukul enam sore bahkan hingga tengah

malam. Parahnya, hal tersebut dilakukan penuh selama tujuh hari di dalam satu minggu.

Keterlibatan anak-anak di dalam industri hiburan memunculkan istilah baru. Istilah “artis cilik”

melekat pada anak-anak yang berada di dalam industri hiburan tanah air. Artis cilik bukan hanya

melekat pada diri anak-anak yang memainkan sebuah peranan di dalam perfilman atau sinetron saja,

melainkan juga industri musik. Isu mengenai pekerja anak di Indonesia biasanya hanya terpusat pada

hal-hal diluar bidang seni, seperti anak-anak yang menjadi buruh pabrik, asisten rumah tangga, kuli,

dan pekerja kasar lainnya. Sedangkan untuk isu artis cilik sendiri, kurang menjadi perhatian

masyarakat. Hal tersebut terjadi karena artis cilik dianggap sebagai figur publik yang sedang

menyalurkan bakatnya alih-alih sebagai seorang yang sedang bekerja.(ILO, n.d.) Dengan adanya

persepsi yang demikian, terjadilah sikap yang tidak mempedulikan kepentingan utama anak. Padahal,

di era perkembangan industri seni yang semakin pesat seperti saat ini, keterlibatan anak-anak di dalam

industri hiburan terbuka lebar dan secepatnya diperlukan langkah tegas serta kesadaran seluruh

elemen dan pihak yang bergerak di bidang industri kreatif untuk menjaga, melindungi, dan membantu

tumbuh kembang anak-anak juga hak-hak anak.

Berikut merupakan Faktor yang diidentifikasi mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak di industri

hiburan antara lain:

1. Tuntutan target penonton

Tujuan utama sebuah perusahaan didirikan pasti adalah untuk mencari keuntungan. Pada

bidang ilmu ekonomi, pasti tidak asing dengan prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya

dengan modal serendah mungkin. Hal ini lah yang membuat pengusaha industri hiburan hanya

mencari orang-orang atau pekerja yang bisa dipekerjakan secara maksimal tanpa

memperhatikan kualitas hasil juga tidak memperhatikan bagaimana hak-hak pekerja dilindungi

terutama dalam kasus artis cilik.

2. Anak-anak sebagai tokoh atau pemeran utama

Menjadikan anak sebagai tokoh utama di dalam sebuah film utamanya sinetron bukanlah

hal yang salah atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut akan menjadi masalah bila sang anak

dipaksa untuk terus melakukan proses pengambilan gambar yang berulang-ulang, adanya

tekanan, dan tidak memperhatikan waktu bekerja. Akan menjadi perkara yang berbeda bila

anak-anak hanya dijadikan sebagai tokoh pendukung saja, anak akan bekerja tidak terlalu berat

dan masih ada waktu untuk bermain, belajar, dan yang terpenting ada waktu untuk mereka

dapat beristirahat. Proses untuk menciptakan sebuah film atau sinetron bukanlah waktu yang

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1476

singkat (Arrighi, G. & Emeljanow, 2014). Dengan proses kerja yang terus menerus akan

membatasi hak anak untuk mendapat kasih sayang keluarga, hak anak untuk menempuh

pendidikan, serta hak anak untuk memanfaatkan waktu luang.

3. Perspektif bahwa artis cilik adalah figur publik bukan pekerja

Satu hal yang perlu diberi garis bawah ialah bahwa keterlibatan anak di dalam industri

hiburan apalagi ia diberi upah atau imbalan, maka anak tersebut sudah digolongkan menjadi

pekerja. Hal ini sesuai dengan definisi pekerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Artinya, apabila anak dipekerjakan untuk dunia hiburan, diperlukan pula kesadaran untuk

menjaga hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Bila di masyarakat kita sudah terlanjur

menganggap bahwa artis cilik adalah bintang atau figur publik, diperlukan pula upaya untuk

meningkatkan kesadaran bahwa artis cilik juga merupakan pekerja yang wajib menerima hak-

hak dirinya sebagai orang yang bekerja juga sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Selain ketiga faktor di atas, terdapat faktor penunjang terjadinya eksploitasi anak, yaitu:

1. Faktor ekonomi

Eksploitasi secara ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah fondasi dari segalanya struktur

sosial dan budaya, sehingga menentukan semua urusan struktur tersebut struktur. Kondisi dan

perubahan ekonomi berdampak signifikan terhadap terjadinya kejahatan, dikarenakan situasi

keuangan individu atau keluarga yang tidak mendukung dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Pada dasarnya anak-anak melakukannya berdasarkan kondisi ekonomi karena faktor ekonomi

menjadi dasar utama peningkatan jumlah tenaga kerja anak-anak. Gagasan untuk

mengendurkan ekonomi keluarga, memiliki penghasilan sendiri, belajar bertanggung jawab,

dan menjadi dewasa adalah beberapa faktor yang memberi ruang bagi anak-anak untuk

bergerak di dunia kerja. Pemikiran memberi ruang bagi anak-anak untuk berkecimpung di

industri hiburan sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak yang memiliki efek negatif

contohnya berpengaruh terhadap sikap, fisik, dan mental anak. Upaya yang dapat dilakukan

pemerintah untuk mengatasi masalah pekerja anak dalam industri hiburan, yang perlu

diperhatikan ialah upaya terhadap penegakan hukum yang sudah ada, yang menjadi dasar di

dalam penanggulangannya. Secara umum, permasalahan mengenai pekerja anak di Indonesia

dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara.

2. Faktor keluarga

Selain ekonomi, keluarga juga menjadi faktor penyebab terjadinya eksploitasi. Keluarga

memiliki peran sangat penting bagi anak. Didikan orang tua sangat mempengaruhi karakter

pada anaknya, ditambah lagi di zaman sekarang banyak orang tua yang kurang baik dalam

berkomunikasi dengan anak mereka. Orang tua yang lebih temperamental mungkin akan tidak

sabar akan perubahan sifat dan sikap anaknya. Tentunya orang tua yang memiliki banyak

informasi mengenai parenting akan lebih terbuka untuk bereksperimen dengan pola parenting

baru selain parenting dari orang tua mereka. Kekerasan dalam keluarga dengan contoh

melakukan tindak kekerasan fisik dan emosional umumnya berlangsung dalam konteks

penyalahgunaan dan berdampak pada psikologis anak.(Kadir & Handayaningsih, 2020).

3. Faktor pendidikan

Kurangnya lembaga pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, kesadaran umum

akan pentingnya pendidikan dan kurikulum yang berhubungan dengan masa depan, karena

tingginya biaya pendidikan. Kondisi anak yang kurang memperhatikan pendidikan

mendorong mereka untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian Menunjukkan

bahwa sebagian besar anak yang bekerja hampir berpendidikan yang rendah. Terbatasnya

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1477

pendidikan anak yang berarti bahwa mereka kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan

dalam dunia industri/kerja dan mudah menerima pekerjaan yang tidak memerlukan prasyarat

pendidikan. Dengan godaan penghasilan besar, mereka menjebak anak-anak dalam praktek

kerja industri hiburan (Bhattacharjee, 2014).

3. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Pekerja Anak dalam Sektor Industri Hiburan dari

Tindakan Eksploitasi

Upaya penanggulangan pekerja anak harus dilakukan secara terpadu, lintas sektoral di tingkat

pusat dan daerah. Penanggulangan pekerja anak adalah sebuah kedilemaan. Pemerintah ingin

melarang pekerja anak dan berharap semua anak usia sekolah dapat mengembangkan kecerdasannya

di sekolah untuk mendapatkan masa depan yang berkualitas. Di samping itu, pemerintah tidak dapat

mengabaikan fakta bahwa masih banyak keluarga miskin yang terpaksa membiarkan anak bekerja.

Pada intinya, penanggulangan pekerja anak diupayakan dari akarnya atau sentralnya, yaitu dari sisi

keluarga dalam hal ini adalah keluarga miskin, bagi anak-anak tersebut yang terpaksa menambah

penghasilan keluarga karena alasan sosial ekonomi.

Perlindungan dari sisi penawaran dilaksanakan melalui program lintas sektor yang dimaksudkan

untuk membatasi pekerja anak dari sumber atau institusi yang melahirkan pekerja anak dengan

melalui tindakan preventif. Program-program aksi antara lain Gerakan Pembangunan Keluarga

Sejahtera, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Tabungan Keluarga Sejahtera, Kredit Usaha

Keluarga Sejahtera, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Kemitraan Dalam Berusaha, Gerakan

Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orangtua Asuh. Dari sisi permintaan, upaya penanggulangan

pekerja anak dilakukan melalui industri atau perusahaan yang mempekerjakan anak. Ditengarai masih

ada perusahaan yang mempekerjakan anak karena beberapa hal antara lain upah yang lebih murah,

biaya produksi lebih sedikit, usia mereka relatif muda sehingga sangat mudah diatur, tidak banyak

menuntut seperti pekerja dewasa.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi terkait permasalahan eksploitasi dengan

mempekerjakan pekerja di bawah umur pada sektor dunia hiburan malam, yakni dengan

menggunakan beberapa kebijakan tertentu diantaranya pemerintah setempat dengan dibantu pihak-

pihak terkait dengan menerbitkan dan melaksanakan konferensi pemberantasan eksploitasi

mempekerjakan anak pada dunia hiburan malam perempuan dan anak yang mana menghasilkan

sebuah aksi daerah, kemudian dapat juga melakukan pembentukan Satuan Tugas Anti Eksploitasi

Perempuan dan Anak, kemudian juga terdapat pelatihan dalam pendampingan korban dari kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya.(Putri et al., 2020)

Peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus eksploitasi dalam mempekerjakan anak di bawah

umur dalam hiburan malam tersebut selaras dengan adanya peraturan perundang-undangan yang

diaturnya dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Pada peraturan

perundang-undangan tersebut sangat diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan dalam upaya

pemerintah dalam memberikan perlindungan atau payung hukum pada anak dalam segala aspek

begitu juga dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak anak agar

terwujudnya masa depan yang positif. Secara garis besar dalam memberikan perlindungan dengan

adanya perubahan pada peraturan perundang undangan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan

Anak terlihat pada keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatasi kasus tersebut dengan

memberikan sarana dan prasarana dalam pemeliharaan, perlindungan serta kesejahteraan bagi sang

anak. Eksploitasi pada anak juga sangat bertentangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

mengenai kesejahteraan anak.(Aisyiyah, 2018)

Bila membicarakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pekerja anak

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1478

dalam industri hiburan, yang perlu diperhatikan ialah upaya terhadap penegakan hukum yang sudah

ada, yang menjadi dasar di dalam penanggulangannya. Secara umum, permasalahan mengenai pekerja

anak di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara. Mulai dari kementerian,

maupun lembaga khusus di bawah naungan presiden atau menteri itu sendiri. Misalnya, kementerian

ketenagakerjaan, kementerian sosial, kementerian pendidikan, dan/atau Komisi Penyiaran Indonesia,

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebenarnya, pengaturan mengenai pedoman penyiaran sudah

tertuang pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman

Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang

Standar Program Siaran.

Sejalan dengan teori Lawrence M Friedman,(Tarmizi, 2020) substansi hukum, struktur hukum,

dan budaya hukum merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan terikat satu sama lain untuk

memaksimalkan sistem dan upaya hukum kaitannya dengan mengatasi eksploitasi anak. Substansi

hukum adalah dengan menetapkan berbagai dasar hukum melalui undang-undang maupun peraturan

lain yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Struktur hukum adalah dengan memaksimalkan kinerja

lembaga-lembaga penegak hukum dan memberikan kepercayaan serta keleluasaan bagi struktur

penegak norma-norma hukum di dalam upayanya mengatasi eksploitasi anak. Selain dua elemen

tersebut, yang juga paling penting adalah menciptakan budaya hukum yang baik. Artinya, pemerintah

perlu melakukan upaya serius untuk menciptakan, menghidupkan, dan melakukan proses

pelembagaan budaya tertib hukum baik di lingkungan pemerintahan itu sendiri, di lingkungan

pengusaha-pengusaha industri hiburan, dan di masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam materi pidatonya pada End Child labour virtual

race 2021” oleh Organisasi Buruh Internasional atau ILO pada Peringatan Hari Dunia Menentang

Pekerja Anak atau World Day Against Labour 2021, Sabtu, 12 Juni 2021, mengatakan sejumlah

upaya telah dilakukan oleh pemerintah setidaknya hingga pada tahun 2021. Upaya-upaya tersebut

adalah meningkatkan upaya masyarakat, memusatkan kembali perhatian terhadap pendidikan anak,

memberi pelatihan pada pekerja anak, memberi bantuan kepada keluarga miskin agar masalah

ekonomi tidak menjadi alasan anak-anak dilibatkan di dalam sebuah pekerjaan, melakukan

pemeriksaan dan memberi sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan eksploitasi anak, serta

melakukan upaya memasyarakatkan kepada berbagai pihak tentang norma kerja anak.

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terlihat di dalam tiga Keputusan Presiden

(Keppres) di bawah ini, yaitu:

1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

2. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

3. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Dengan dasar hukum yang sudah komprehensif tersebut, seyogyanya, upaya penanggulangan

dalam rangka mengatasi eksploitasi anak di industri hiburan dapat dilakukan secara maksimal demi

keberlangsungan kehidupan anak yang baik.

Kesimpulan

Masalah ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian khususnya masalah perlindungan

hukum terhadap eksploitasi pekerja anak. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pemahaman mengenai

beberapa hal penting seperti pembahasan diatas, yaitu diantaranya : bagaimana bentuk pengaturan

perlindungan hukum yang dapat membuat pekerja anak terhindar dari tindakan eksploitasi, apa

sajakah faktor-faktor penyebab industri hiburan rawan eksploitasi anak, dan bagaimana upaya

pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak dalam sektor industri hiburan dari tindakan

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1479

eksploitasi.

Pertama, perlindungan hukum bagi pekerja anak agar terhindar dari tindakan eksploitasi.

Tenaga kerja anak sendiri apabila menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang

KetenagaKerjaan adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang bekerja dalam berbagai

bidang pekerjaan dengan memfokuskan seluruh aktivitasnya untuk bekerja, sehingga meninggalkan

masa-masa tumbuh kembangnya sebagai seorang anak normal. khususnya di industri hiburan sendiri,

banyak sekali anak-anak yang harus meninggalkan kegiatan belajarnya di sekolah maupun waktu

bermainnya karena tuntutan dalam dunia hiburan yang jadwalnya sangat padat. Oleh karena itu,

dibutuhkan penanggulangan secara yuridis terhadap permasalahan tersebut. ditambah lagi, masalah

terkait pekerja anak ini merupakan masalah lintas sektoral. namun, Banyaknya peraturan perundang-

undangan yang berfokus terkait perlindungan pekerja anak dalam pengaplikasiannya masih terjadi

ketidakefektifan hukum sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. dengan

demikian, dibutuhkan beberapa pendekatan khusus dalam mengatasi masalah pekerja anak. Terdapat

tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu dengan pendekatan penghapusan (abolition), yaitu

bahwa setiap anak tidak diperkenankan untuk bekerja dalam kondisi apapun, kemudian perlindungan

(protection), yaitu ada jaminan terhadap hak sipil, maka sebagai warga negara setiap anak punya hak

untuk bekerja, dan pemberdayaan (empowerment), yaitu mengupayakan pemberdayaan terhadap

pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

Kedua, kita harus memahami apa saja faktor-faktor penyebab industri hiburan rawan akan

adanya eksploitasi anak. Faktor-faktor utamanya diantaranya, yaitu adanya tuntutan target karena

dalam industri hiburan tentunya memiliki target tertentu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

banyaknya hal itu lah yang menyebabkan anak-anak banyak yang dipekerjakan secara maksimal tanpa

memperhatikan bagaimana hak-hak pekerja dilindungi terutama dalam kasus artis cilik, bahkan

kurang memperhatikan hasil produksinya sendiri, selanjutnya menjadikan anak sebagai tokoh utama

di dalam sebuah film utamanya sinetron bukanlah hal yang salah atau tidak diperbolehkan. Hal

tersebut akan menjadi masalah bila sang anak dipaksa untuk terus melakukan proses pengambilan

gambar yang berulang-ulang, adanya tekanan, dan tidak memperhatikan waktu bekerja hal yang

paling dasar dan dekat dengan anak, yaitu keluarga juga sangat mempengaruhi. dan faktor ketiga

adalah perspektif bahwa artis cilik sebagai publik figur bukan pekerja apabila anak dipekerjakan

untuk dunia hiburan, diperlukan pula kesadaran untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh anak

tersebut. Bila di masyarakat kita sudah terlanjur menganggap bahwa artis cilik adalah bintang atau

figur publik, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa artis cilik juga merupakan

pekerja yang wajib menerima hak-haknya. kemudian ada juga faktor-faktor yang sifatnya internal,

seperti faktor orang tua yang lebih temperamental mungkin akan tidak sabar akan perubahan sifat dan

sikap anaknya. sehingga dalam hal ini parenting orang tua sangat dibutuhkan, kemudian faktor

ekonomi yang seringkali mendesak anak-anak untuk akhirnya bekerja keras memenuhi kebutuhan

keluarga, dan yang terakhir faktor pendidikan, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan

membuat banyak anak akhirnya memutuskan meninggalkan bangku sekolah dan berfokus pada karier

nya di usia dini.

Ketiga, upaya pemerintah dalam menanggulangi pekerja anak dalam sektor industri hiburan

dari tindakan eksploitasi. permasalahan ketenagakerjaan anak ini pada dasarnya adalah permasalahan

lintas sektoral. penanggulangan pekerja anak harus diupayakan dari akarnya atau sentralnya, yaitu dari

sisi keluarga dalam hal ini adalah keluarga miskin, bagi anak-anak tersebut yang terpaksa menambah

penghasilan keluarga karena alasan sosial ekonomi. karena kemungkinan besar apabila tidak ada

permasalahan ekonomi, anak tidak akan bekerja secara keras atau tereksploitasi demi memenuhi

kebutuhan keluarga. adapun ekspolitasi anak di sektor dunia hiburan malam pemerintah meanggulangi

menggunakan beberapa kebijakan tertentu diantaranya pemerintah setempat dengan dibantu pihak-

pihak terkait dengan menerbitkan dan melaksanakan konferensi pemberantasan eksploitasi

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1480

mempekerjakan anak pada dunia hiburan malam perempuan dan anak yang mana menghasilkan

sebuah aksi daerah, kemudian dapat juga melakukan pembentukan Satuan Tugas Anti Eksploitasi

Perempuan dan Anak. Peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus eksploitasi dalam

mempekerjakan anak di bawah umur dalam hiburan malam tersebut selaras dengan adanya peraturan

perundang-undangan yang diaturnya dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan

Anak.

Dengan melihat permasalahan eksploitasi anak ini, harus adanya upaya lebih dari pemerintah

dalam menganggulanginya, ditambah lagi eksploitasi anak merupakan permasalahan lintas sektoral

yang harus ditangani dari akarnya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah

pekerja anak dalam industri hiburan, yang perlu diperhatikan ialah upaya terhadap penegakan hukum

yang sudah ada, yang menjadi dasar di dalam penanggulangannya. Secara umum, permasalahan

mengenai pekerja anak di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara.

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1481

Blibiografi

Aguspiani, J. (2002). Kejahatan Mengeksploitasi Anak Sebagai Pekerja Di Tempat Hiburan Malam

Di Kota Depok Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak. Academy Of Management Journal, 5(3), 1–13.

Aisyiyah, S. S. (2018). Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah

Tangerang; Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam. In Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya

Syar-I (Vol. 5, Issue 4). Https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.V5i4.21437

Arrighi, G. & Emeljanow, V. (2014). Entertaining Children „The Participation Of Youth In The

Entertainment Industry. Australia: Palgrave Macmillan.

Arviani, H. (2013). Budaya Global Dalam Industri Budaya: Tinjauan Madzhab Frankfurt Terhadap

Iklan, Pop Culture, Dan Industri Hiburan. Global And Policy Journal Of International Relations,

1(2), 130–141.

BAPPENAS RI. (2012).

Bhattacharjee, S. (2014). Sophisticated Work Done By Children Is Child Labour: An Overview Of

Children Working In Industries. International Journal Of Research In Humanities, Arts And

Literature, 2(6), 45–52.

Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai

Artis. 229–238. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.1155000.Kompas

Ilo. (N.D.). Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

Untuk Anak.

Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia

Exploitation Of Working Children In Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia,

13(2), 177–195.

Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak Dalam Keluarga. Wacana, 12(2), 133–145.

Https://Doi.Org/10.13057/Wacana.V12i2.172

Kemensesneg, R. (2014). Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. In Uu

Perlindungan Anak.

Lintang Ratri Rahmiaji. (2016). Komodifikasi Pekerja Anak Di Industri Sinetron Indonesia

(Naturalisasi Eksploitasi Pekerja Anak Di Sinetron Raden Kian Santang. In Jurnal Geografi.

Universitas Indonesia.

Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. (1945).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23. (2002).

Picauly, B. C. (2022a). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. Pamali: Pattimura Magister

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan

Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 11, November 2022

1482

Law Review, 2(1), 86–95. File:///C:/Users/User/Downloads/818-2471-1-Pb.Pdf

Picauly, B. C. (2022b). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Ada . Lapangan Kerja Yang

Sempit Mengakibatkan Tenaga Kerja Berlomba-Lomba Untuk. Pamali: Pattimura Magisterlaw

Review, 2(1), 86–95.

Putri, S. Y. E., Assa, W., & Sondakh, M. T. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang Menurut Undangundang Nomor 21 Tahun 2007 Di Sulawesi Utara1. Quarterly Journal

Of Health Psychology, 8(32), 73–92.

Sugeri. (2019). Analisis Keberadaan Pekerja Anak Pada Sektor Industri (Studi Kasus Pada Pabrik Cv.

Toba Nauli Di Kawasan Industri Medan). Medan : Usu, 2.

Tarmizi, T. (2020). The Principle Of Consensualism And Freedom Of Contract As A Reflection Of

Morality And Legal Certainty Of Contract Laws In Indonesia. Webology, 17(2), 336–347.

Https://Doi.Org/10.14704/Web/V17i2/Web17036