973
MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID 19 BERSKALA MIKRO DI
KOTA BOGOR
Muhamad Husein Maruapey
Fisip universitas Juanda Bogor, Indonesia
Artikel info
Artikel history:
Diterima 25 Mei 2021
Diterima dalam bentuk
revisi 12 Juni 2021
Diterima dalam bentuk
revisi 18 Juni 2021
Keywords:
policy; covid 19; rule
enforcement; discipline;
community support.
Kata Kunci:
kebijakan; covid 19;
penegakan aturan;
disiplin; dukungan
masyarakat.
Abstract:
Research with entitled Policy Model for the Management of
Covid 19 on a Micro Scale in Bogor City is a scientific study
with the aim of knowing how much policy implementation on a
micro scale can overcome and reduce the Covid 19 epidemic, in
Bogor City. Using method descriptive of analysis which is a
method that serves to describe or provide a description of the
object under study through observation, interviews, literature
and questionnaires, by including 250 respondents spread over 5
Sub-district in Bogor City, in order to ascertain whether or not
handling of Covid 19.The results shows that, the Policy Model
for the Management of Covid 19 on a Micro Scale in Bogor
City is categorized as Good Enough with a Score of 3.13. This
means that the Policy of Covid 19 on a Micro Scale carried out
by the City Government must be implemented properly through
the commitment of the Officers to the policies made, consistency
in enforcing rules, and community support through discipline
on health protocols, so that they can overcome this Corona
pandemic.
Abstrak:
Penelitian dengan Judul Model Kebijakan Penanggulangan
Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor adalah kajian ilmiah
dengan tujuan mengetahui seberapa besar pelaksanaan
kebijakan berskala Mikro dapat mengatasi dan menurunkan
wabah Covid 19 di Kota Bogor. Menggunakan Metode
deskriptif analisis yakni suatu metode yang berfungsi
mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek
yang diteliti melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan
angket, dengan menyertakan 250 responden yang tersebar di 6
Kecamatan Kota Bogor, guna memastikan baik tidaknya
penanganan Covid 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa
Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di
Kota Bogor dikategorikan Cukup Baik dengan Skor Nilai 3,13.
Artinya Kebijakan Covid 19 Berskala Mikro yang dilakukan
Pemerintah Kota harus dilakukan dengan baik melalui
komitmen Aparat terhadap kebijakan yang dibuat, konsistensi
Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 6 Juni 2021
P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Muhamad Husein Maruapey
974 Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021
dalam penegakan aturan, serta dukungan masyarakat melalui
disiplin terhadap protokol kesehatan, sehingga dapat
mengatasi pandemi Corona ini.
Coresponden author: Muhamad Husein Maruapey
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
Pendahuluan
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi
corona, maka salah satu aspek yang menjadi pilar adalah Aspek Hukum. Hukum sebagai
penegak keadilan seyogyanya dijadikan sebagai hakim untuk memastikan keadilan dan
ketertiban dalam masyarakat. Berkaitan dengan masih mewabahnya Covid 19, pemerintah
berupaya memaksimalkan berbagai kebijakan dan aturan agar pandemi Corona tertangani
dengan baik. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah misalnya, Pertama :
Keppres No 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Kedua :
Keppres No 12 Tahun 2020 Tentang Virus Corona sebagai bencana Nasional,Ketiga :
Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai
upaya percepatan penanggulangan pandemik Corona. Keperes dan Peraturan Pemerintah
tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota No 30 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penangulangan Corona, Peraturan
Walikota Bogor No 56 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota No 30 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Virus
Corona di Kota Bogor, dan Peraturan Walikota Bogor No 110 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas Dalam Penanganan Virus
Corona di Kota Bogor. Peraturan Walikota Bogor No 110 ini dimaksudkan membatasi
mobilitas warga dan mencegah kerumunan. Bukan saja yang disebutkan diatas, namun
Pemerintah Kota dan Satgas Covid memperketat pengawasan pada Rukun Warga yang
dianggap berkategori zona merah. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan laju peningkatan
angka positif Covid yang mencapai 150 orang perhari. Namun berdasarkan observasi yang
dilakukan peneliti, upaya yang dilakukan tidak didukung dengan disiplin dan partisipasi
masyarakat dalam mematuhi berbagai ketentuan protokol kesehatan yang telah digaungkan
pemerintah. Akibat dari semua itu jutaan nyawa manusia di dunia dalam kurun waktu setahun
menjadi korban keganasan Covid 19, selain seluruh aktivitas masyarakat terhenti, roda
perekonomian merosot tajam, banyak negara mengalami resesi, tensi politik ditengah
masyarakat bergejolak, bahkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kian hari
semakin menurun, hal mana terlihat dari survei LKSP bahwa 74,65 % masyarakat tidak puas
dengan kinerja pemerintah dalam penanganan wabah pandemi corona serta angka
kemiskinan dan pengangguran terus meningkat (Lembaga Kajian Strategis & Pembangunan,
Bisnis –Com, M).
Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan terbaru Maret 2020 bahwa tercatat
penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan 1,63 Juta orang dibandingkan dengan
September 2019. Penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 26,42 Juta orang. Menurut
Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor
Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021 975
Kepala BPS Suharyanto, Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin diakibatkan adanya
pembatasan berskala besar di Jakarta dan sekitarnya dalam rangka mencegah penyebaran
virus Covid 19 (Yunus & Rezki, 2020). Hal inilah penyebab aktivitas perekonomian
masyarakat terganggu sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat.
Sementara itu, Bappenas pun merilis tingkat pengangguran di masa pandemi corona. Dalam
rilisnya Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran naik menjadi 5,5 juta orang. Bahwa
tingkat pengangguran ini akan bertambah pada tahun 2021 menjadi (10,7 - 12,7 juta orang),
jika penanganan Covid 19 tidak dilaksanakan dengan baik dan optimal (Akun, Youtube
Bapenas,12/5/2020).
Masih tingginya kasus positif corona di Jakarta dan daerah penyangga termasuk
Kota Bogor, membuat pemerintah Kota memberlakukan model kebijakan penanggulangan
covid 19 berskala Mikro pada wilayah yang memang benar terdeteksi wabah covid.
Berdasarkan data Satgas Covid 19 Kota Bogor, dari 797 RW tercatat sebanyak 124 RW
berstatus zona merah, sementara di tingkat kelurahan sebanyak 56 berstatus zona merah atau
mencapai 73,52 % dari total keseluruhan kelurahan yang berjumlah 68 Kelurahan. Secara
keseluruhan total positif corona dari bulan januari hingga Mei 2021 semakin bertambah
sebagaimana Data yang berhasil dihimpun peneliti sebagai berikut :
Sumber data : Penelitian Lapangan
Beberapa kajian terdahulu dalam penanganan Covid telah dilakukan misalnya
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Juaningsih et al., 2020) “ Optimalisasi Kebijakan
Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19 Terhadap Masyarakat Indonesia”, Fakta yang
didapatkan dalam penelitian tersebut ternyata kurang koordinasi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, mengakibatkan penyebaran covid meluas. Kedua : Penelitian (Agustino, 2020)
“Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid 19, Pengalamam Indonesia”. Menurut
(Agustino, 2016) bahwa terlalu banyak narasi negatif dan lambatnya respons pemerintah
sehingga Covid sulit semakin menjadi, Ketiga, (Wiryawan, 2020) “ Kebijakan Pemerintah
Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease di Indonesia” Dijelaskan dalam Penelitian
tersebut sudah banyak aturan dan Triliunan Rupiah yang dikeluarkan pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat, terkait wabah covid namun belum maksimal
penangananya. Keempat, (Mufida et al., 2020) ”Strategi Pemerintah Indonesia Dalam
Menangani Wabah Covid 19 Dari Persfektif Ekonomi” bahwa Pemerintah perlu
Data Peningkatan Jumlah Kasus C 19 di Kota
Bogor
6816
15681
8615
15183
12131
Jan-21 Peb 2021 Mar-21 Apr-21 Mei-
21
Muhamad Husein Maruapey
976 Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021
mengeluarkan kebijakan dari aspek ekonomi untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat
dari bahaya Covid. Kelima, (Pangaribuan & Munandar, 2021) “Kebijakan Pemerintah DKI
Jakarta Menangani Pandemi Covid 19”. Dengan hasil kajian bahwa Adanya kelemahan
koordinasi pemerintah pusat dan daerah akibat belum efektifnya kebijakan yang dilakukan
dalam penanganan Covid.
Merujuk pada beberapa kajian penelitian tersebut, di Kota Bogor sejak
diberlakukannya kebijakan PSBB hingga PSBB Berskala Mikro peneliti belum menemukan
seberapa besar dampak kebijakan penanggulangan Covid 19 efektif pelaksanaannya, apabila
proses penanganannya masih setengah hati, disiplin masyarakat kurang, tidak adanya
penegakan hukum, jumlah aparat yang tidak berimbang dengan luas wilayah penyebaran
covid dan kurangnya pengawasan. Inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti Model
Kebijakan Penanggulangan Covid Berskala Mikro di Kota Bogor (Yuliana, 2020).
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni suatu metode yang
berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data
atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Sugiyono, 2012). Informasi yang
didapatkan selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan skor penilaian
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan Rumus : WMS ( Weight
Mean Score ) M = ∑f ( x ) / n . Untuk selanjutnya diinterpretasi guna mendapatkan hasil
maksimal. Dari jumlah populasi kurang lebih 1.081.009 (BPS Kota Bogor, 2020). Digunakan
Cluster sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel, karena objek yang diteliti sangat
luas. Dengan taraf kesalahan 10 % ditentukan sampel sebesar 245 yang dibulatkan menjadi
250, dengan asumsi setiap kecamatan terdapat kurang lebih 42 Responden yang dijadikan
sebagai sumber data dan informasi, (Sugiyono, 2012). Ekspektasi peneliti semoga dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan studi kebijakan pemerintahan serta perbaikan ke
arah penegakan hukum dan disiplin serta kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran
covid.
Tabel 1
Kriteria Penilaian Skala Likert
NO
Scor
e
Kriteria
1
4,21- 50,00
Sangat Baik
2
3,41 – 40,20
Baik
3
2,61 – 3,40
Cukup Baik
4
1,81 – 2,60
Buruk
5
1,00 – 1,80
Sangat Buruk
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor
Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021 977
Hasil dan Pembahasan
A. Karakteristik Masalah
Perkembangan suatu negara biasanya diikuti dengan perubahan sosial
kemasyarakatan, sehingga sangat mungkin menjadikan tingginya karakteristik masalah dalam
masyarakat. Satu diantara sekian permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat kita saat ini
adalah menyebarnya wabah virus Corona 19 di hampir seluruh negara termasuk Indonesia.
Karakteristik masalah seperti tingkat kesulitan masalah, kemajemukan masyarakat dan
kelompok sasaran yang dihadapi merupakan karakteristik permasalahan kebijakan. Hal ini
seperti yang disampaikan oleh (Meilinda, 2020) COVID 19 terkait dengan banyak masalah
dan semuanya saling mempengaruhi dalam satu jaringan. Untuk mengetahui variabel
karakteristik masalah penanganan wabah virus di kota Bogor dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 1.1
Tingkat Kesulitan Masalah
f
∑ (fx)/n
No
Alternatif
Jawaban
n = 250
(x
)
F ( x )
%
1
Sangat Baik
40
5
200
25,3
790
250
3,16
2
Baik
60
4
240
30,4
3
Cukup Baik
85
3
255
32,3
4
Tidak Baik
30
2
60
7,6
5
Sangat Tidak
Baik
35
1
35
4,4
Cukup
Baik
Jumlah
250
790
100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Dari tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa Tingkat Kesulitan Masalah dalam
penanganan pandemi corona oleh satuan tugas covid di Kota Bogor di mata responden
memperoleh skor nilai 3,16. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa lembaga ini cukup baik
melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten dan kurang mengalami kesulitan.
1. Kemajemukan
Dampak dari kemajemukan masyarakat, adalah dapat menyebabkan tingginya pertentangan
atau konflik kepentingan yang relatif tinggi, karena masyarakat kita yang hidup berkelompok
dan berbeda dalam identitas sejak dahulu. Untuk mengetahui tingkat kemajemukan
masyarakat dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan covid dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Muhamad Husein Maruapey
978 Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021
Tabel 1.2
Tingkat Kemajemukan
n = 250
∑
(fx)/n
No
Alternatif
Jawaban
f
(x
)
F ( x
)
%
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Dari tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa Tingkat Kemajemukan masyarakat
di Kota Bogor sangat berpengaruh terhadap penanganan pandemi corona oleh satuan tugas
covid Kota Bogor. Beberapa responden menyatakan walaupun masyarakat Kota bogor
sangat beragam namun masih bisa diatur. Hal ini terbukti dengan skor nilai berada pada
angka 3,08 yakni Cukup Baik. Sehingga ditafsirkan bahwa Satuan Tugas Covid Kota Bogor
melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten walaupun dihadapkan dengan tingkat
kemajemukan masyarakat.
2. Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran adalah mereka yang dijadikan sasaran oleh Satuan Tugas Covid
untuk menekan laju penyebaran wabah covid di tengah masyarakat. Kelompok ini biasanya
dicirikan dan ditandai sehingga terpantau dari aspek medis. Kepatuhan Kelompok sasaran
dalam penanganan Covid 19 sangat membantu Pemerintah Kota Bogor dalam menekan laju
pandemik Corona. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ripley bahwa suksesnya
implementasi kebijakan terletak pada dua aspek yakni kepatuhan kelompok sasaran/target dan
pendekatan yang berfokus pada tujuan. Untuk melihat kelompok sasaran ini ditangani oleh
satuan tugas covid dapat dilihat pada tabel berikut ini.
1
Sangat Baik
40
5
200
26
770
250
3,08
2
Baik
60
4
240
31,2
3
Cukup Baik
75
3
225
29,2
4
Tidak Baik
35
2
70
9,1
5
Sangat
Tidak Baik
35
1
35
4,4
Cukup
Baik
Jumlah
250
770
100
Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor
Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021 979
Tabel 1.3
Kelompok Sasaran
n = 250
∑
(fx)/n
No
Alternatif
Jawaban
f
(x)
F ( x
)
%
1
Sangat
Baik
50
5
250
30,4
821
250
3,28
2
Baik
60
4
240
29,2
3
Cukup
Baik
70
3
221
27
4
Tidak
Baik
40
2
80
9,7
5
Sangat
Tidak
Baik
30
1
30
3,6
Cukup
Baik
Jumlah
250
821
100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Tabel tersebut diatas menunjukan bahwa upaya Satgas Covid dalam menangani
kelompok sasaran sudah sesuai dengan harapan, terbukti kepercayaan Publik terhadap proses
Penanganan Covid menurut jawaban responden berada pada kisaran nilai 3.3. Hal ini berarti
responden cukup baik mempercayai proses penanganan dan pencegahan covid di Kota Bogor.
B. Karakteristik Kebijakan
Karakteristik kebijakan yang baik tentunya sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya
program atau kebijakan yang dilaksanakan. Ciri atau karakter dari kebijakan adalah tentunya
mengandung tujuan berdasarkan ketentuan dan selamanya bersifat dinamis. Selain itu
komitmen, dukungan serta konsistensi aturan sangat diperlukan dalam keberhasilan sebuah
kebijakan. Menurut (Davis et al., 2012) karakteristik kebijakan harus mengandung tujuan
yang ditetapkan, tersusun menurut aturan melibatkan keputusan berikut akibatnya serta
bersifat politik dan dinamis. Untuk mengetahui karakteristik kebijakan penanganan covid 19
di masa PSBB Micro Kota Bogor terutama komitmen aparat terhadap kebijakan penangan
covid dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Muhamad Husein Maruapey
980 Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021
Tabel 2.1
Komitmen Aparat Terhadap Kebijakan
n = 250
∑ (fx)/n
No
Alternatif
Jawaban
f
(x
)
F ( x
)
%
1
Sangat Baik
45
5
225
27,4
800
250
3,2
2
Baik
65
4
260
31,7
3
Cukup Baik
80
3
240
29,3
4
Tidak Baik
35
2
70
8,5
5
Sangat
Tidak Baik
25
1
25
3,0
Cukup
Baik
Jumlah
250
820
100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa responden masih menaruh perhatian
kepada Pemerintah Kota (aparat pemerintah kota dengan komitmennya) dalam menangani
proses pencegahan wabah pandemi. Jawaban responden terlihat dengan skor yang diberikan
berada pada kisaran nilai 3,2 artinya Satuan Tugas Covid Kota Bogor cukup baik dalam
bekerja serta berkomitmen dalam penanganan pencegahan wabah pandemi Covid 19.
Tabel 2.2
Dukungan Antar Institusi
n = 250
∑
(fx)/n
N
o
Alternatif
Jawaban
f
(x)
F ( x
)
%
1
Sangat Baik
30
5
150
20
2
Baik
60
4
240
32
750
3
Cukup Baik
80
3
240
32
250
4
Tidak Baik
40
2
80
10,7
3,00
5
Sangat
Tidak Baik
40
1
40
5,3
Cukup
Baik
Jumlah
250
750
100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor
Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021 981
Tabel 2.3
Konsistensi Aturan
n = 250
∑
(fx)/n
N
o
Alternatif
Jawaban
f
(x
)
F ( x
)
%
1
Sangat Baik
35
5
175
22,7
770
250
3,08
2
Baik
60
4
240
31,2
3
Cukup Baik
80
3
240
31,2
4
Tidak Baik
40
2
80
10,4
5
Sangat Tidak
Baik
35
1
35
4,5
Cukup
Baik
Jumlah
250
770
100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Data tersebut diatas menunjukan bahwa responden masih menilai bahwa Satuan
Tugas Covid 19 Kota Bogor dapat melaksanakan tugas dan konsisten dengan aturan yang
ditetapkan. terbukti skor penilaian masih pada kisaran 3,08 yang berarti Pemerintah Kota dan
Satgas Covid 19 cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
C. Lingkungan Kebijakan
Keberhasilan sebuah Program sangat ditentukan oleh lingkungan dimana kebijakan
atau program tersebut dilaksanakan. Beberapa variabel lingkungan sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan kebijakan penanganan covid, misalnya saja kondisi ekonomi, dukungan
masyarakat serta sikap kelompok masyarakat. (Joko Widodo, 2020) Semua komponen bangsa
harus kerja cepat dan fleksibel dimasa pandemi ini, serta tidak mengesampingkan lingkungan
dan Hak Asasi Manusia. Berikut ini dapat dilihat variabel lingkungan kebijakan yang
mempengaruhi program program penanganan covid sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 3.1
Kondisi Ekonomi Masyarakat
n = 250
∑
(fx)/n
N
o
Alternatif
Jawaban
f
(x)
F ( x )
%
1
Sangat Baik
50
5
250
16
775
250
2
Baik
45
4
180
24
3
Cukup Baik
75
3
225
34
4
Tidak Baik
40
2
80
12
5
Sangat Tidak
Baik
40
1
40
14
Jumlah
250
775
10
0
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Muhamad Husein Maruapey
982 Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021
Data tersebut diatas menunjukan bahwa responden masih menilai bahwa Kondisi
Perekonomian Masyarakat di Kota Bogor masih dalam batas kewajaran, artinya walaupun di
masa pandemi,masyarakat masih dapat mengais rejeki dengan melakukan berbagai aktivitas
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, terbukti skor penilaian masih pada kisaran 3,1
yang berarti masyarakat kota bogor cukup baik dalam melaksanakan aktivitas sehari hari
dengan tetap mematuhi saran, kebijakan serta ketentuan protap kesehatan penanganan covid
oleh Satuan Tugas Covid.
Tabel 3.2
Dukungan Masyarakat
n = 250
∑(fx)/n
N
o
Alternatif
Jawaban
f
(x)
F ( x )
%
1
Sangat Baik
45
5
225
16
2
Baik
65
4
260
24
810
3
Cukup Baik
75
3
225
32
250
4
Tidak Baik
35
2
70
16
3,24
5
Sangat
Tidak Baik
30
1
30
12
Cukup
Baik
Jumlah
250
810
100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Data tersebut diatas menunjukan bahwa responden masih menilai bahwa Dukungan
Masyarakat Bogor terhadap penangan Covid sangat berarti bagi perkembangan pemulihan
kesehatan masyarakat, terbukti skor penilaian masih pada kisaran 3,24 yang berarti
Pemerintah Kota cukup baik dan berhasil menangani wabah covid.
Tabel 3.3
Sikap Kelompok Masyarakat
n = 250
∑
fx)/n
N
o
Alternatif
Jawaban
f
(x)
F ( x )
%
1
Sangat Baik
35
5
175
12
785
250
2
Baik
65
4
260
24
3
Cukup Baik
75
3
225
36
4
Tidak Baik
50
2
100
20
5
Sangat
Tidak Baik
25
1
25
8
Jumlah
250
785
100
Sumber : Hasil Penelitian 2020
Model Kebijakan Penanggulangan Covid 19 Berskala Mikro di Kota Bogor
Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021 983
Data tersebut diatas menunjukan bahwa responden masih menilai bahwa Sikap
Masyarakat Kota Bogor dalam menyikapi wabah Covid 19 ini masih pada batas kewajaran.
Satuan Tugas Covid 19 dalam melakukan sosialisasi pentingnya terbukti skor penilaian masih
pada kisaran 3,14 yang berarti sikap masyarakat cukup baik dalam menjaga diri dan keluarga
dari wabah Covid 19.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta dengan mengkaji beberapa
penelitian terdahulu sebagaimana dipaparkan pada pendahuluan artikel ini maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan penanganan Covid 19 berskala mikro di Kota Bogor kiranya
harus terus dioptimalkan dengan menerapkan proses penegakan aturan oleh Satuan Tugas
Covid 19 yang melibatkan beberapa Instansi, termasuk garda terdepan penanggulangan
Covid 19 di Tingkat Kelurahan yang ada pada RT dan RW agar tegas menjalankan tugas
tanpa memandang siapa orangnya, sehingga kebijakan pemerintah tentang 5T oleh setiap
warga terlaksana dengan baik. Pada Tingkat Kota perlu adanya komitmen Aparat Satuan
Tugas Covid 19 Kota Bogor dan Pemerintah Kota agar terus melakukan sosialisasi kepada
masyarakat pentingnya menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan setelah
beraktivitas selama 20 detik di air yang mengalir dan disiplin untuk tidak berkerumun
dimanapun berada. Kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil jika
dukungan dan peran serta masyarakat tidak optimal. Oleh karena itu diharapkan agar disiplin
dan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui protap kesehatan,
serta ketegasan Satuan Tugas Covid 19 adalah merupakan kunci keberhasilan penanganan
dan penanggulangan wabah Covid 19 di Kota Bogor.
Muhamad Husein Maruapey
984 Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 6 Juni 2021
Bibliografi
Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman
Indonesia. Jurnal Borneo Administrator. Http://Samarinda. Lan. Go. Id/Jba/Index.
Php/Jba/Article/View/685.
BPS Kota Bogor. (2020). Sensus Penduduk Kota Bogor 2017. Layungsari Bogor.
Davis, G., Althaus, C., & Bridgman, P. (2012). The Australian policy handbook. Allen &
Unwin.
Joko Widodo. (2020). Semua Kebijakan Harus Mengedepankan Lingkungan Dan Ham.
Compas.Com 14/8/2020
Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan
Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM:
Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(6), 509–518.
Meilinda, S. D. (2020). Covid-19: Struktur Masalah dan Pendekatan Kebijakan. Prosiding
Nasional Covid-19, 82–88.
Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam
Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi. Independen, 1(2), 121–130.
Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta
Menangani Pandemi COVID-19. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(1), 1–
9.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta.
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Wiryawan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona
Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Prosiding Webinar Nasional Universitas
Mahasaraswati Denpasar 2020, 179–188.
Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. Wellness
And Healthy Magazine, 2(1), 187–192.
Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi
penyebaran corona virus Covid-19. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3), 227–
238.
